Salin Artikel

Haji Lulung Pulang ke PPP, Berkurangnya Kursi di DKI Jadi Alasan

Lulung mengatakan, keputusannya kembali ke PPP didasari oleh permintaan para ulama agar Lulung kembali mengurus partai berlambang kabah tersebut.

Pasalnya, kata Lulung, perolehan kursi PPP di DPRD DKI Jakarta berkurang drastis pada Pemilihan Umum 2019 setelah ditinggal oleh Lulung yang sebelumnya menjabat sebagai ketua DPW PPP DKI Jakarta.

"Para ulama mungkin mengevaluasi bahwa pada waktu kepemimpinan saya, PPP kan masih 10 kursi 2014-2019. Ulama lihat, Pileg 2019 itu PPP dari 10 kursi jadi 1 kursi. Evaluasi dua tahun itu, saya dipanggil lah akhirnya oleh ulama, untuk mengurus kembali PPP," kata Lulung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Lulung menuturkan, saat itu ia dipecat oleh PPP dari jabatannya sebagai ketua DPW PPP DKI Jakarta karena enggan mendukung calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada 2017.

"Saya enggak mau, marah, bahkan saya mendukung deklarasi Anies-Sandi. Saya kemudian dipecat. Ketika setelah saya dipecat, pada 2019, kan banyak partai yang minta saya bergabung," ujar Lulung.

Saat itu Lulung akhirnya bergabung ke PAN untuk maju sebagai calon anggota DPR, ia pun lolos ke Senayan hingga memutuskan mundur dari PAN.

Lulung mengatakan, meski ia mengundurkan diri, tidak ada perpecahan antara dirinya dan PAN yang membuat ia memilih kembali ke rumah lamanya.

Ia mengaku sudah memohon izin kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengundurkan diri dan permohonan itu diterima oleh Zulkifli.

"Saya bilang ke Pak Ketum, saya minta maaf, saya ceritakan yang tadi diminta oleh ulama. Saya tidak beretorika, tapi saya izin mau kembali urusin partai saya. Ya, respons Pak Ketum, 'Kalau kamu kembali, ya baguslah'," kata Lulung.

Disiapkan Pos Terbaik

Dengan kembalinya Lulung, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, partainya akan menyiapkan posisi yang pas bagi Lulung di struktur partai tersebut.

"Soal jabatan Haji Lulung nanti di DPW ataupun DPP, kami sih masih mencoba mendiskusikannya ya, belum ada sikap resmi. Ya namanya baru bergabung lagi, ya kita carikan posisi yang pas, apapun Pak Haji Lulung itu tokoh, tokoh di DKI Jakarta," kata Baidowi.

Baidowi pun menyambut baik kembalinya Lulung ke PPP. Menurut dia, selama ini PPP merupakan habitat politik Lulung, berkaca dari rekam jejaknya di partai tersebut.

"Pak Haji Lulung ini sebenarnya ya habitatnya memang di PPP, beliau pernah jadi ketua DPC, pernah jadi ketua DPW, pernah wakil ketua DPRD," ujar dia.

Baidowi mengatakan, kembalinya Lulung merupakan hasil komunikasi intens antara elite-elite PPP dengan Lulung.

Menurut dia, kembalinya Lulung juga menunjukkan PPP kini menjadi partai yang menarik bagi banyak orang untuk bergabung, termasuk Lulung.

"Ini merupakan magnet bagi PPP bisa menggaet tokoh-tokoh yang lama untuk kembali berkhidmat di partai dan juga bisa mendatangkan tokoh-tokoh baru di PPP, ini kan sebuah terobosan politik yang luar biasa," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, Lulung telah mengirimkan surat pengunduran diri dan telah menghubunginya untuk menyampaikan niat kembali ke PPP.

"Saya secara pribadi mengucapkan selamat bertugas ke Pak Haji Lulung, selamat dan sukses dalam menjalankan segala ikhtiarnya," kata Eddy.

Eddy mengaku merasa kehilangan atas pengunduran diri Lulung, karena Lulung merupakan rekan di Komisi VII DPR. Namun, PAN tetap menghargai keputusan Lulung.

Ia mengatakan, meski telah berpisah jalan, hubungan silaturahmi antara PAN dan Lulung akan tetap terjaga.

"Sebagai saudara, saya juga ingin sampaikan bahwa kita tetap akan bersilaturahmi. Jadi silaturahmi ini tetap akan terjalin meskipun kita sudah berbeda perahu ke depannya," ujar Eddy.

Eddy memastikan PAN akan melakukan penggantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Lulung di Senayan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/07365851/haji-lulung-pulang-ke-ppp-berkurangnya-kursi-di-dki-jadi-alasan

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke