Risma: Ada Daerah yang Tak Perbarui Data Penerima Bansos dalam 10 Tahun

Strategi pertama, kata Risma, memperbaiki sistem walaupun tidak semua masyarakat melek terhadap sistem tersebut.

"Perbaikan sistem itu berat tetapi harus dilaklukan untuk mengubah ke arah yang lebih baik dimulai dari pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), meng-cleansing data ganda, memadankan data dengan nomor induk kependudukan (NIK)," kata Risma dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/9/2021).

Risma mengatakan, perbaikan data penerima bantuan perlu melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah (pemda).

Namun, sampai saat ini masih ada pemda yang tidak aktif dan peduli terhadap perbaruan data sehingga berdampak pada tidak akuratnya penerima bantuan di daerahnya.

Bahkan, menurut dia, ada pemda yang tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun, sehingga tidak heran data di lapangan berbeda dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Pernah suatu ketika saya diprotes masyarakat karena tidak menerima bantuan padahal sebelumnya menerima, setelah ditelusuri ternyata dia pindah alamat dan tidak menginformasikan pada ketua RT/RW setempat," ujar dia.

Strategi kedua adalah memampang data penerima bantuan di setiap kelurahan sebagai bentuk transparansi.

Strategi ketiga, kata Risma, menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian, seperti Karang Taruna.

"Agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud kebersamaan dalam kebhinnekaan Indonesia," ujar dia.

"Kita hidupkan kembali dan alhamdulillah saya bangga kepada Karang Taruna DKI mereka telah mampu mengemas paket bantuan masker dan vitamin untuk dibagikan ke seluruh nusantara," ucap dia.

Strategi keempat, melalui upaya pemberdayaan sosial lain yang terus dilakukan Kemensos terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk bagi para penyandang disabilitas.

"Sebagai contoh di wilayah Asmat Papua, kami ajari mereka 'Tangan di atas' dengan diberikan pelatihan ternak ayam, bantuan perahu, dan usaha koperasi sembako yang dikelola bersama-sama dan sekarang mulai menampakan hasil," tutur dia. 

Bagi penyandang disabilitas, kata Risma, awalnya mereka meminta bantuan, tetapi justru diberikan bantuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

Bantuan tersebut berupa kursi roda elektrik, motor roda tiga, dan tongkat penuntun adaptif.

Risma juga menegaskan, pihaknya bekerja sama dengan institusi atau lembaga, seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri untuk mengawasi penyaluran bansos.

Harapannya, tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan dana untuk masyarakat tersebut.

"Bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos," ucap dia.