Hentikan Penyelidikan, Polri Sebut Tidak Ada Kebocoran Data E-HAC

Karena itu, penyelidikan terhadap dugaan kebocoran data itu pun dihentikan.

"Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Cyber Polri terhadap Kemenkes dan mitra Kemenkes, tidak ditemukan upaya pengambilan data pada server e-HAC," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, dikutip dari Antara, Selasa (7/9/2021).

Argo pun memastikan aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan elektornik oleh Kemenkes ini aman digunakan masyarakat.

Ia sekaligus mengimbau masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi karena aplikasi e-HAC terbaru sudah terintegrasi dengan aplikasi tersebut.

Sementara itu, sebelumnya Kemenkes memastikan tidak ada kebocoran data dalam sistem e-HAC. Data yang terekam dalam sistem tersebut juga telah dilindungi.

”Kemenkes memastikan bahwa data masyarakat yang ada di dalam sistem e-HAC tidak bocor dan dalam perlindungan. Data masyarakat yang ada di dalam e-HAC juga tidak mengalir ke platform mitra,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf di Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Dugaan kebocoran data dari sistem e-HAC ini bermula dari laporan yang disampaikan oleh VPN mentor.

Situs yang fokus pada keamanan virtual private network (VPN) itu melaporkan dugaan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi e-HAC.

Anas mengatakan, setelah informasi tersebut diverifikasi oleh BSSN dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan pada 23 Agustus 2021, penelusuran pun dilakukan. Dari proses tersebut ditemukan adanya kerentanan dari platform mitra e-HAC. Tindak lanjut dan perbaikan sistem langsung dilakukan.

Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN sekaligus juru bicara BSSN Anton Setiyawan menuturkan, kerentanan yang ditemukan tidak terkait kebocoran data.

Kerentanan yang terjadi lebih berkaitan dengan sensitive data exposure yang bisa disalahgunakan pihak yang tidak berwenang.

Namun, setelah laporan dari VPN mentor diterima, sistem pada aplikasi langsung ditutup sehingga risiko dari kerentanan tersebut bisa dikendalikan.

”Jadi, data yang ada masih tersimpan dengan baik. Informasi yang disampaikan pemerintah saat ini sebagai bagian dari mitigasi risiko untuk melakukan langkah pencegahan. Pemerintah pasti akan bertanggung jawab atas data masyarakat,” ujar Anton.