7 Poin Laporan Pemerintah soal Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Kebijakan tersebut dilanjutkan selama 7 September hingga 13 September 2021 untuk daerah Jawa-Bali. Sementara, untuk di daerah lain diperpanjang mulai 7-20 September 2021.

Sejak awal, langkah tersebut diambil pemerintah untuk menekan laju penularan virus Corona dan angka kematian yang masih tinggi.

"Seiring dengan kondisi situasi Covid-19 yang makin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang terus berjalan ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7-13 September ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (6/9/2021).

Berikut tujuh hal yang perlu diketahui dalam perpanjangan PPKM hingga 13 September:

1. Kasus Covid-19 di Jawa-Bali membaik

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kasus Covid-19 di Jawa-Bali terus membaik dalam beberapa hari terakhir.

Hal tersebut ditandai dengan seiring berkurangnya kabupaten/kota yang berstatus level 4 dalam pelaksanaan PPKM.

"Pada 5 September 2021 hanya 11 kota di Jawa-Bali yang ada pada level 4, dari sebelumnya berjumlah 25 kabupaten/kota," kata Luhut.

Tak hanya itu, Luhut mengatakan, peningkatan yang signifikan juga terjadi pada daerah berstatus level 2.

Saat ini, jumlah kabupaten/kota berstatus level 2 meningkat dari sebelumnya 27 menjadi 43 kabupaten/kota.

"Juga DIY berhasil turun ke level 3. Sementara Bali kami perkirakan butuh waktu satu minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di RS yang masih tinggi," ujarnya.

Selain itu, Luhut mengatakan, indikator-indikator lain seperti penambahan kasus Covid-19, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dan jumlah kematian di Jawa-Bali juga terus mengalami perbaikan.

2. Berkurangnya jumlah daerah level 4 di luar Jawa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terdapat 23 kabupaten/kota yang berstatus level 4 dalam pelaksanaan PPKM di luar Jawa.

Jumlah tersebut, kata dia, mengalami penurunan dibandingkan periode PPKM sebelumnya yaitu sebanyak 34 kabupaten/kota.

Airlangga menjelaskan, ada 15 daerah yang tidak mengalami perubahan Level 4. Di sisi lain, ada 8 daerah yang justru mengalami kenaikan level PPKM menjadi Level 4.

“15 kabupaten kota dari 34 (daerah) level 4, ini masih di level 4. Yang sudah turun adalah 19 kabupaten kota,” kata Airlangga.

Sementara itu, ada 314 kabupaten/kota yang saat ini berstatus PPKM Level 3, setelah sebelumnya berjumlah 313 kabupaten/kota.

Adapun, untuk wilayah di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 2 berjumlah 49 Kabupaten/Kota.

3. Pelonggaran aktivitas masyarakat

Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19, pemerintah kembali memberikan pelonggaran dalam aktivitas di fasilitas umum.

Pertama, waktu makan atau dine in di dalam mal diperpanjang menjadi 60 menit dengan pembatasan pengunjung menjadi 50 persen.

Kedua, pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan kategori level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform PeduliLindungi.

Kemudian, kabupaten/kota dengan level 2 juga akan diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka.

Selain itu, uji coba protokol kesehatan dan aplikasi PeduliLindungi untuk mal dan pusat perbelanjaan juga dilakukan di Bali dengan batasan-batasan tertentu.

4. Waspadai varian Mu

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, penyebaran varian baru virus Corona Mu belum terdeteksi di Indonesia.

Namun, varian tersebut patut diwaspadai karena memiliki karakter resisten terhadap vaksin Covid-19.

"Tetapi di dalam konteks laboratorium, bukan epidemologi," kata Dante.

Meski memiliki sifat resisten terhadap vaksin, lanjut Dante, penyebaran varian Mu tidak sebesar varian Delta.

Selain itu, sejumlah negara di Asia Tenggara dilaporkan belum terdeteksi varian Mu, termasuk Indonesia.

"Beberapa tempat di sekitar kita varian mu ini belum terdapat, kita sduah melakukan genom sequencing terhadap 7.000-an orang di seluruh Indonesia dan belum terdeteksi varian Mu," ujarnya.

5. Percepatan laju vaksinasi

Dalam kesempatan yang sama, Dante mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar laju vaksinasi Covid-19 dipercepat saat kasus Covid-19 di beberapa daerah mengalami penurunan.

Saat ini, pemerintah menargetkan 2,5 juta suntikan dosis vaksin per hari.

Oleh karenanya, ia meminta dinas kesehatan provinsi mempercepat distribusi vaksin ke kabupaten/kota.

Selain itu, dukungan dari seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam percepatan vaksinasi seperti TNI-Polri/polri, kementerian dan lembagaan, swasta, dan masyarakat.

"Dan pemerintah daerah sebaiknya dipimpin sekda untuk melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk percepatan vaksinasi di wilayahnya," ucap Dante.

6. Stok obat dan oksigen tercukupi

Selain mempercepat vaksinasi, pemerintah memastikan stok obat terkait penanganan Covid-19 hingga saat ini masih tercukupi.

Dante mengatakan, pemerintah daerah bisa melakukan pembelian obat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain stok obat, lanjut Dante, pihaknya juga memperkuat ketersediaan oksigen di beberapa rumah sakit.

Tak hanya itu, saat ini, pemerintah melakukan pemasangan ratusan generator oksigen di seluruh rumah sakit di Indonesia.

"Saat ini sudah terpasang 133 generator oksigen dan kita harapkan 50 terpasang di 2021, sehingga semua provinsi punya dan kalau terjadi peningkatan kasus yang butuh banyak oksigen maka tidak tergantung suplai dari pusat," kata Dante.

7. Kemungkinan gelombang ketiga

Terakhir, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kemungkinan terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 apabila masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Ia mengatakan, gelombang ketiga patut diwaspadai menyusul munculnya varian baru virus Corona Mu.

"Saya sekali lagi mengimbau kita semua supaya kompak untuk disiplin dan saling mengingatkan supaya kita jangan kena lagi gelombang ketiga karena tadi sudah dijelaskan ada varian Mu, tidak tahu apakah lebih dahsyat dan lebih ganas," kata Luhut.

Selain itu, Luhut mengimbau semua pihak memahami agar pandemi Covid-19 tidak dipolitisasi, karena hal tersebut menyangkut keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi semua harus kompak ini adalah musuh bersama kita ini titipan dari kami," ujar dia.