Sebab, menurut dia, jika sudah tersebar di media sosial, pihaknya sulit untuk menahan laju penyebarannya.
"Agak sulit yang di medsos itu. Seperti NIK, KK, e-KTP yang di-share melalu WhatsApp, e-mail, dan sebagainya pasti sudah masuk ke pemilik platform," ujar Zudan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9/2021).
"Yang di medsos juga sudah saya laporkan ke Kemenkominfo dalam berbagai rapat untuk bisa di-take down," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, persoalan data pribadi menjadi perbincangan warganet usai beredar NIK Presiden Joko Widodo secara lengkap 16 digit di dunia maya.
Adapun informasi tersebut bersumber dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.
Saat diakses, laman tersebut masih bisa dibuka dan biodata Jokowi masih tertulis secara lengkap.
Berdasarkan penelusuran Kompas.com, selain NIK, data pribadi yang diunggah pada laman KPU tersebut terdiri dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, riwayat penghargaan, dan publikasi yang pernah dilakukan.
Usai NIK terungkap ke publik, data itu kemudian digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di aplikasi PeduliLindungi.
Hasil dari pengecekan itu berhasil menemukan kartu vaksin dosis pertama, kartu vaksin dosis kedua, dan form sertifikat vaksin dosis ketiga.
Hasil pengecekan ini diunggah di Twitter dan kembali mendapat respons luas dari warganet lainnya.
https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/17022871/data-pribadi-banyak-tersebar-di-medsos-dukcapil-minta-kemenkominfo-lakukan
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & Ketentuan