Menko PMK: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tak Cukup dengan Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan.

Muhadjir menyampaikan hal ini saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Rusunawa Semanggi, Surakarta, Kamis (2/9/2021).

Muhadjir mengatakan, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum).

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

"Jadi, karena itu, penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ujar Muhadjir.

Kemiskinan ekstrem pun dinilai masih jadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem masih mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen di tahun 2024.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir pun mengapresiasi pembangunan Kotaku di kawasan Semanggi. Rencananya, Rusunawa Semanggi akan direnovasi karena kondisi bangunannya sudah tidak layak huni.

Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Muhadjir menilai, upaya pengentasan wilayah kumuh tersebut akan dijadikan model percontohan untuk penanganan wilayah kumuh perkotaan di tempat lain.

"Jadi nanti Pak Wali akan terus melanjutkan relokasi dan tempat itu akan dibikin jalur hijau dan rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni sampai tahun depan. Stafnya Pak Menteri PUPR sudah jamin sampai tahun depan selesai," ucap Muhadjir.

"Karena itu, saya berkunjung ke sini untuk melihat seperti apa penanganannya dan ini saya kira suatu hal yang bagus untuk bisa dicontoh dan direplikasikan di tempat lain," imbuhnya.