Salin Artikel

Kemenkes: BOR Nasional Saat Ini Sekitar 24 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini keterisian tempat tidur di rumah sakit (RS) yang merawat pasien Covid-19 atau bed occupancy rate (BOR) sekitar 24 persen.

Menurut dia, tren keterisian RS ini mengalami penurunan secara nasional.

"Saat ini (angka) BOR nasional ada pada kisaran 24 persen. Kemudian, jika dilihat dari BOR provinsi, semua provinsi berada di bawah angka 60 persen," ujar Nadia dalam konferensi pers, Rabu (1/8/2021).

Persentase tersebut berdasarkan data per 31 Agustus 2021. Selain itu, Nadia mengungkapkan, angka positivity rate di Indonesia juga terus menurun.

Saat ini angka positivity rate Indonesia sebesar 10,36 persen. Kemudian, ada sejumlah provinsi yang mencatat angka di bawah 15 persen.

"Antara lain, DKI Jakarga, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku Utara, Maluku, NTB, Kepulauan Riau, NTT, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan," kata Nadia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini kondisi keterisian tempat tidur di RS secara nasional sebesar 27 persen.

Hal ini menjadi salah satu indikasi kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia semakin membaik.

"Alhamdulillah atas kerja keras seluruh pihak dan ridho Allah SWT, dalam satu minggu terakhir ini sudah terjadi tren perbaikan situasi Covid-19. Tingkat positivity rate terus menurun dalam tujuh hari terakhir," ujar Jokowi, dalam konferensi pers virtual pada Senin (30/8/2021) malam.

"Tingkat keterisian RS untuk kasus Covid-19 semakin membaik, rata-rata BOR nasional sudah berada di sekitar 27 persen," lanjutnya.

Sementara itu, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia pada Rabu (1/9/2021) mencapai 189.571 kasus. Angka ini setara dengan 4,6 persen dari total kasus konfirmasi positif.

Kasus aktif ialah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan.

Berdasarkan data yang sama, kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4.100.138 orang. Jumlah tersebut didapatkan setelah ada penambahan sebanyak 10.337 kasus dalam 24 jam terakhir.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/06275461/kemenkes-bor-nasional-saat-ini-sekitar-24-persen

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke