Zulkifli Hasan Ungkap Peran PAN bagi Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan peran partainya sebagai jembatan antara umat Islam dan pemerintah. Sebab, ada kesan pemerintah jauh dari umat Islam. Padahal, menurut dia, anggapan tersebut tidak benar.

"Harus ada yang menjembatani. Ada solidarity maker. Ada kesan bahwa pemerintah itu sebagian, jauh dengan Islam. Saya mengatakan tidak, boleh juga ada yang enggak setuju, namanya demokrasi," kata Zulkifli, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, Selasa (31/8/2021).

"Buktinya apa? Buktinya itu, Pak Jokowi memilih wakil presidennya itu tokoh Islam nomor satu, Kiai Ma'ruf Amin itu Ketua Majelis Ulama Indonesia," lanjutnya.

Alasan berikutnya, pemerintah memilih tokoh-tokoh Islam bergabung dalam kabinet. Zulkifli mencontohkan, Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

"Pak Mahfud MD ini cendekiawan muslim, tokoh KAHMI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ya kan? Itu Menko Polhukam, jabatannya enggak sembarangan," ucap Zulkifli.

Selain Mahfud, Zulkifli juga menyebut Muhadjir Effendy, tokoh Muhammadiyah yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Oleh karena itu, ia berpandangan, pemerintah dikelilingi oleh tokoh-tokoh Islam. Dengan demikian tidak benar pemerintah jauh dari umat Islam.

Lebih jauh Zulkifli mengatakan, pemerintah mendengarkan aspirasi dari PAN sebagai partai berlandaskan Islam terbuka. Maka, PAN akan mengambil peran sebagai jembatan antara pemerintah dan umat Islam.

"Pendapat-pendapat kita juga didengar. Oleh karena itu, kita ingin PAN ini bisa menjembatani yang menjadi kendala itu. Mudah-mudahan. Namanya usaha kan. Kita ini sebangsa setanah air," tutur Zulkifli.

Di sisi lain, ia juga menyoroti soal istilah yang masih digunakan dan cenderung membelah masyarakat sejak kontestasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Zulkifli meminta, istilah itu dihilangkan.

"Wong capres kita saja sudah gabung, wakil presiden sudah gabung. Terus bagaimana? Soal-soal seperti ini harus kita selesaikan. Wah nanti kalau tidak cocok, kan ada waktunya, kan nanti ada pemilihan presiden lagi, ada pemilihan gubernur lagi," kata Zulkifli.

Adapun hal-hal yang disampaikan Zulkifli tersebut setelah pertemuan antara Presiden Jokowi dan pimpinan parpol koalisi, pada Rabu (25/8/2021). Zulkifli dan Sekjen PAN Eddy Soeparno juga hadir dalam pertemuan itu.

Kehadiran Zulkifli dan Eddy dalam pertemuan dianggap sebagai tanda bergabungnya PAN dengan koalisi parpol pendukung pemerintah. Namun, mereka belum secara gamblang menyatakan bergabung.

Pada Rakernas II, Zulkifli juga tak menegaskan posisi PAN saat ini di pemerintahan. Ia hanya mengatakan undangan Presiden Jokowi dalam pertemuan itu sebagai sebuah kehormatan.

"PAN diajak rapat koalisi dengan partai koalisi pemerintah, tentu itu satu kehormatan bagi kami. Diajak diminta menyampaikan pikiran-pikiran," ucap Zulkifli.