Salin Artikel

Wapres Dorong Pemberdayaan Ahli di Industri Fashion Muslim

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong pemberdayaan terhadap mereka yang ingin fokus dalam industri fashion muslim.

Pemberdayaan itu salah satunya dengan memasukkan fashion ke dalam kurikulum pendidikan sebagaimana yang digagas Indonesia Fashion Chamber (IFC) saat bertemu Wapres Ma'ruf secara virtual, Senin (30/8/2021).

Melalui pemberdayaan tersebut, diharapkan akan lahir para ahli di bidang fashion muslim sehingga menjadi salah satu yang dapat mendorong perkembangan industri produk halal Tanah Air.

“Ada usulan untuk melahirkan di tingkat akademisi, (ahli) fashion. Ini nanti kita komunikasikan dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) supaya apa yang selama ini digarap tidak hanya menjadi ahli-ahi di bidang keuangan, tetapi juga di bidang fashion. Saya setuju sekali,” ujar Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Selasa (31/8/2021).

Selain itu, Ma'ruf juga meminta lembaga pendukung pemerintah yang diketuai Menteri Keuangan dan yang bergerak di bidang akademisi segera menjajaki gagasan tersebut.

Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai pihak pun diperlukan untuk dapat merealisasikan gagasan tersebut.

Hal tersebut juga sebagai upaya menjadikan Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar dunia pada 2024.

"Pemerintah mendorong industri fashion muslim menjadi yang terdepan sehingga perlu upaya promosi terpadu secara strategis dan konsisten," kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf juga menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan agar fashion muslim menjadi terdepan dan Indonesia pun dapat menjadi pusat mode muslim dunia.

Dengan demikian, banyaknya sumber daya yang memfokuskan diri dalam industri fashion muslim tersebut pun menjadi sangat penting.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/11431611/wapres-dorong-pemberdayaan-ahli-di-industri-fashion-muslim

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke