Mendagri Temui Wapres Bahas PP Otsus Papua

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, Mendagri Tito menyampaikan bahwa setelah undang-undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua disahkan, harus dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Batas waktu penerbitan PP tersebut, kata dia, adalah tiga bulan sejak UU Otsus Papua diundangkan.

"Tiga bulan itu ternyata deadline-nya 19 Oktober sehingga harus segera diselesaikan karena itu permintaan Wapres ketika rapat koordinasi dengan sejumlah menteri sebulan lalu bagaimana agar masalah Papua, peraturan, UU-nya dan lainnya harus disiapkan termasuk pendanaannya," kata Masduki usai pertemuan, Senin (30/8/2021).

Masduki mengatakan, Mendagri Tito melaporkan bahwa turunan dari UU Otsus Papua tersebut setidaknya harus ada dua PP.

Kedua PP adalah tentang kelembagaan dan kewenangan serta PP yang berkaitan dengan tata kelola keuangan.

"Ini semuanya sedang dibahas melibatkan 33 kementerian/lembaga dan ini semua sudah diserahkan oleh Mendagri kepada Wapres dalam bentuk draf yang kasar," kata Masduki.

Dalam draf tersebut, ujar dia, terdapat juga rencana tentang pemekaran Papua yang menjadi aspirasi masyarakat Papua.

Namun dikarenakan draf tersebut masih kasar, kata dia, maka belum bisa dirinci lebih detail.

"Jadi ini sedang dibahas pokok-pokok pikirannya dan secara garis besar dilaporkan Mendagri kepada Wapres," ucap dia.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua pada hari ini dalam rapat paripurna, Kamis (15/7/2021).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua DPR Komarudin Watubun mengungkapkan ada 18 pasal yang diubah dalam ketentuan UU yang lama dan tambahan 2 pasal baru.

Selain itu, ada juga pasal yang dihapus yaitu Pasal 28 yaitu ayat 1 dan 2 terkait partai politik lokal.

Pansus dan Pemerintah menilai selama pelaksanaan Pasal 28 UU Otsus yang selama ini diartikan sebagai hadirnya partai politik lokal di Papua, telah menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan pusat.

Adapun 18 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal yang diajukan pemerintah untuk diubah yakni Pasal 1, 34, dan 76.

Kemudian, 15 pasal lainnya yang diubah merupakan usulan dari luar pemerintah.

"Sehingga terdapat 18 pasal yang mengalami perubahan, dan dua pasal baru, jadi jumlahnya 20 pasal," kata Komarudin Watubun dalam rapat paripurna yang dipantau virtual, Kamis.