JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak terlena dengan pujian partai koalisi bahwa penanganan pandemi Covid-19 sudah on the track.
Menurutnya, pujian tersebut harus dianalisis terlebih dahulu ke semua indikator penanganan pandemi bahwa statistik sudah membaik.
"Bahaya jika pemerintah sampai terlena dengan pujian yang tidak berdasarkan data valid. Ini bisa mengaburkan kondisi sebenarnya," kata Netty dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (30/8/2021).
Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, meski kasus harian Covid-19 sudah menunjukkan penurunan, tetapi Indonesia masih berada pada masa krisis pandemi.
Merujuk acuan Badan Kesehatan Dunia (WHO), positivity rate Covid-19 di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan acuan yang ditentukan.
"Kita juga pernah jadi juara kematian akibat Covid-19 di dunia. Distribusi vaksin belum merata dan target harian vaksinasi sering meleset. Bahkan terjadi kasus salah sasaran penggunaan booster vaksin untuk nakes oleh sejumlah pejabat dan kelompok lain yang tidak berhak," ujarnya.
Selain itu, Netty mengungkapkan bahwa pencairan insentif tenaga kesehatan dan pembayaran klaim rumah sakit juga masih bermasalah.
Kemudian, ia juga menyoroti sejumlah daerah yang masih berada pada zona merah atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
"Jadi, pujian keberhasilan penanganan pandemi berdasarkan indikator apa?," tanya Netty.
Ketua DPP PKS ini mengatakan, pujian oleh tokoh-tokoh politik kontras dengan fakta yang ada di lapangan.
Hal itu ia lihat dari fakta bahwa masih banyak rakyat yang kesulitan di tengah pandemi dan PPKM. Akibat krisis tersebut, jumlah pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat.
"Angka kemiskinan juga bertambah. Usaha rakyat banyak yang tutup dan kembang kempis. Sementara, bansos dengan jumlah kecil untuk rakyat pun dikorupsi," tutur dia.
Sayangnya, lanjut Netty, saat rakyat mengekspresikan keresahannya melalui kritik mural, aparat pemerintah justru melakukan penghapusan.
Hal itu menjadi perhatian baginya ketika pemerintah dinilai peka pada pujian, tetapi kritik justru diberangus.
"Pertanyaannya, kenapa kritik mural rakyat dihapus, tapi puji-puji yang minim data itu justru dipublikasikan luas di media," ucap Netty.
Oleh karena itu, menurut dia, sudah saatnya pemerintah fokus penanganan Covid-19 dan jangan sampai terbuai pujian.
Ia meminta, pemerintah memastikan semua sektor terus berkolaborasi mengendalikan pandemi dengan standar yang sama.
"Jangan sampai, di satu sisi dilakukan pengetatan, sementara di sisi lain masih ada program spesialisasi kementerian dan lembaga yang mensyaratkan kehadiran sejumlah peserta," kata Netty.
Lebih jauh, Netty juga meminta pemerintah tidak menutup telinga atas kritik dari rakyat atau dari siapa pun.
Ia mengingatkan, tujuan kritik adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah guna menyelamatkan rakyat.
"Jadi, jangan dianggap angin lalu atau bahkan disebut sebagai upaya memperkeruh keadaan. Kita semua cinta Indonesia dan ingin bangsa ini berhasil melewati krisis," harap Netty.
Sebelumnya sejumlah pimpinan parpol koalisi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Pada pertemuan itu, sejumlah pimpinan parpol menyatakan siap mendukung dan memuji bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 sudah tepat.
“Kita sudah benar. Makanya saya bilang dukung Bapak (Presiden Jokowi), jalur kita sudah betul,” tutur Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah, Sabtu (28/8/2021).
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menyebut bahwa kepemimpinan Jokowi selama pandemi berjalan efektif.
“Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan yang benar. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet,” ucap Prabowo.
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/15340611/anggota-fraksi-pks-ingatkan-pemerintah-jangan-hanya-peka-pujian-tapi-kritik