Salin Artikel

Kemendagri Serahkan Evaluasi Pemberian Honor Rp 70 Juta Pejabat Pemkab Jember ke Pemprov Jatim

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian mengatakan, pihaknya menyerahkan evaluasi atas honor tim kematian Covid-19 yang diterima oleh sejumlah pejabat di Kabupaten Jember kepada Pemprov Jawa Timur.

Honor itu disebutkan diterima oleh Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember hingga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember.

""Karena evaluasi APBD (kabupaten/kota) dilakukan oleh gubernur, maka yang paling punya wewenang itu tentu adalah gubernur selaku wakil pemerintah pusat," tutur Ardian saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

"Jadi kami sangat berharap gubernur (Jawa Timur) melakukan pembinaan. Dan pngawasan terhadap jalannya APBD kabupaten/kota. Secara berjenjang kami di Kemendagri akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya APBD pemerintah provinsi," imbuhnya.

Ardian menjelaskan, sebenarnya sah-sah saja seorang pejabat menerima honor sepanjang yang bersangkutan melakukan kontribusi nyata dalam tugas tertentu. Adapun kontribusi yang dimaksud bukan sekedar seremonial atau hanya membubuhkan tanda tangan saja.

Selanjutnya, dalam pemberian honorarium itu, disarankan juga tidak boros.

Lebih jauh, Adrian mengingatkan, honor yang diberiikan juga tidak menduplikasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebenarnya telah dibiayai dari gaji pejabat itu.

"Honorarium silakan diberikan sepanjang memang punya kontribusi nyata dalam kegiatan dan tidak boros. Tidak hanya duplikasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dibiayai dari gaji dan tunjangan jabatannya," papar Ardian.

Ardian menyebutkan, pemberian honor telah diatur Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang penyusunan APBD.

Aturan itu juga memberikan panduan mengenai besaran pemberian honorarium.

"Jadi jangan sampai mengejar penyerapan anggaran saja. Jangan sampai karena nama dan jabatannya sebagai pejabat padahal dia tidak beraktivitas itu lantas diberikan honor," kata Ardian.

"Pak Mendagri sangat menegaskan kalau APBD itu tolong diarahkan kepada hal-hal yang bersifat produktif. Dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Itu saja," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota Pansus Covid-19 DPRD Jember Hadi Supaat mempertanyakan honor berjumlah fantastis yang diperuntukkan bagi sejumlah pejabat sebagai tim pemakaman jenazah Covid-19.

Honor itu diterima Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember hingga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistisk BPBD Jember.

Nilai honor yang diterima masing-masing pejabat itu sebesar Rp 70.500.000.

Adapun, total nilai honor dari empat pejabat lantaran menjadi tim pemakaman jenazah Covid-19, mencapai Rp 282.000.000.

Hadi Supaat menganggap penerimaan honor dengan nilai fantastis itu tidak etis.

“Ini keputusan yang fatal dan tidak etis,” kata Hadi Supaat pada Kompas.com via telepon Kamis (26/8/2021).

Menurut dia, nilai honor dinilai berlebihan dan tak etis karena bupati dan pejabat penerima honor sudah mendapatkan gaji negara.

Selain itu, mereka juga telah mendapatkan tunjangan di luar gaji.

"Kemudian di situasi pandemi ini, semua pihak seharusnya merasa prihatin," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/16580241/kemendagri-serahkan-evaluasi-pemberian-honor-rp-70-juta-pejabat-pemkab

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.