Salin Artikel

Daerah yang Tak Jadi Lokasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Diharap Tak Permasalahkan

Pasalnya dalam penanganan pada 2021 ini, pemerintah memfokuskan pada daerah yang benar-benar tingkat kemiskinan ekstremnya paling parah.

"Jangan jadi persoalan karena daerahnya tidak terpilih padahal banyak miskin ekstrem. Karena ini yang diambil daerah yang paling parah dan pimpinan daerah pasti sudah tahu untuk memilih daerah mana," ujar Masduki dikutip dari wawancaranya dengan RRI Ende, Jumat (27/8/2021).

Dalam penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah memfokuskan 7 dari 25 provinsi pada 2021.

Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Masduki, tujuh provinsi tersebut diprioritaskan karena kemiskinan ekstremnya cukup siginifkan.

Nantinya, dari tujuh provinsi tersebut hanya dipilih masing-masing lima kabupaten/kota sehingga total menjadi 35 kabupaten/kota.

Sementara itu, agar penanganan kemiskinan ekstrem tersebut tepat sasaran, kata dia, pemerintah daerah harus membantu mengoordinasi dan mengonsolidasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan Menteri Sosial.

"Ini penting, koordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) karena DTKS akan digunakan pemrpov dan kementerian/lembaga sehingga tolong itu bisa dibantu konsolidasi data," ujar Masduki.

Apabila konsolidasi DTKS telah dilakukan, kata dia, maka Wapres Ma'ruf akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan para pimpinan daerah.

Ini termasuk rapat dengan sejumlah kementerian/lembaga yang lebih terbatas lagi agar lebih fokus mengingat dana untuk penanganan kemiskinan tersebut tersebar di beberapa kementerian/lembaga.

"Ada juga dana yang dikirim ke daerah sehingga nanti Wapres koordinasi dengan Gubernur, menteri-menteri terkait untuk bagaimana agar tepat sasaran," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/12531181/daerah-yang-tak-jadi-lokasi-penanganan-kemiskinan-ekstrem-diharap-tak

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke