Salin Artikel

Wacana Amendemen UUD 1945 Dinilai Elitis, Belum Libatkan Publik secara Luas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinilai elitis dan belum melibatkan publik secara luas. Padahal perubahan konstitusi merupakan hal penting karena terkait sistem ketatanegaraan.

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI Aditya Perdana menilai, pemerintah dan partai politik di parlemen saat ini belum terbuka dan enggan untuk memperdebatkan wacana amendemen.

"Pemerintah dan koalisi parpol (pendukung) pemerintah terkesan masih belum terbuka dan masih alergi untuk memperdebatkan hal ini sebagai isu yang penting," kata Aditya, melalui keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Aditya menyoroti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Saat memberikan keterangan seusai pertemuan, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, wacana amendemen UUD 1945 tidak dibahas dalam pertemuan tersebut.

Johnny mengatakan, ada lima topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait penanganan pandemi Covid-19, perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara, otonomi daerah dan ibu kota negara.

Namun, Aditya menduga rencana amendemen konstitusi juga dibahas dalam pertemuan tersebut. "Dugaan saya, arah pembicaraan koalisi memang terkait dan memiliki relasi yang kuat dengan agenda amendemen tersebut karena topiknya beririsan," kata dia.

Selain itu, Aditya mengatakan, pertemuan antara Jokowi dan pimpinan parpol juga berdekatan dengan mencuatnya isu amendemen di media massa.

Menurut Aditya, wacana amendemen konstitusi saat ini mudah untuk direalisasikan. Pasalnya, mayoritas fraksi di parlemen telah tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Kendati demikian, wacana tersebut masih mungkin menuai resistensi yang tinggi dari publik. Apalagi dengan situasi kepercayaan politik terhadap Presiden Jokowi belum sepenuhnya kuat.

"Sentimen negatif dari isu amendemen ini berada dalam posisi yang krusial. Untuk mengatasinya, apabila ada solusi perubahan ketatanegaraan melalui amendemen konstitusi, maka itu dapat diperdebatkan secara serius dengan melibatkan partisipasi publik yang meluas," kata Aditya.

Menetapkan haluan negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah mengkaji amendemen UUD 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, penyusunan hasil kajian itu diharapkan rampung pada awal 2022.

Menurut dia, amendemen konstitusi dilakukan secara terbatas dengan penambahan dua ayat atau ketentuan.

"Sehingga, amandemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain di luar PPHN," kata Bambang, Jumat (20/8/2021).

Penambahan ketentuan itu terkait kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan haluan negara, yakni dengan menambah satu ayat pada Pasal 3 UUD 1945.

Bambang mengatakan, PPHN dibutuhkan sebagai pedoman atau arah penyelenggaraan negara. Dengan begitu, Bangsa Indonesia tak lantas berganti haluan setiap pergantian presiden-wakil presiden.

Ia mengatakan, usulan untuk mengadakan PPHN sebagai arah pembangunan nasional merupakan rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kemudian penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai dengan haluan negara.

Dikutip dari Kompas.id, Selasa (29/6/2021), Bambang mengatakan, kewenangan DPR menolak RUU APBN dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Contohnya, ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memindahkan ibu kota negara, maka pada pemerintahan selanjutnya, siapa pun presidennya harus meneruskan program tersebut.

"Jangan nanti ganti pemerintah atau ganti presiden maka ganti haluan kebijakan. Pengganti Pak Jokowi, misalnya, meneruskan pemindahan ibu kota. Jangan sampai sekarang kita mengeluarkan effort yang besar untuk program itu, kemudian diubah kebijakannya, sementara kita sudah mengeluarkan energi besar untuk itu,” kata Bambang.

Sementara itu, sejumlah partai politik berpandangan rencana amendemen konstitusi mesti dipikirkan secara matang dan dinilai tidak tepat dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/05550051/wacana-amendemen-uud-1945-dinilai-elitis-belum-libatkan-publik-secara-luas

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Minta Semua Pihak Tunggu Proses Hukum Terkait Kasus Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Minta Semua Pihak Tunggu Proses Hukum Terkait Kasus Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Azis Syamsuddin Berkelit Saat Ditanya soal Dakwaan Jaksa

Azis Syamsuddin Berkelit Saat Ditanya soal Dakwaan Jaksa

Nasional
Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, PDI-P Duga Ubedilah Badrun Terkait Parpol

Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, PDI-P Duga Ubedilah Badrun Terkait Parpol

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Rahmat Effendi dari Dana Potongan Pegawai

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Rahmat Effendi dari Dana Potongan Pegawai

Nasional
Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

Nasional
KPK Dalami Arahan Rahmat Effendi Terkait Sejumlah Proyek di Bekasi

KPK Dalami Arahan Rahmat Effendi Terkait Sejumlah Proyek di Bekasi

Nasional
Perbakin Laporkan Persiapan Pertandingan Internasional Menembak ke Presiden

Perbakin Laporkan Persiapan Pertandingan Internasional Menembak ke Presiden

Nasional
Pakar: Dengan Undang 'Nidji', Anies Sindir Balik Giring

Pakar: Dengan Undang "Nidji", Anies Sindir Balik Giring

Nasional
Keberatan Diinterupsi Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati!

Keberatan Diinterupsi Jaksa, Munarman: Saya Ini Terancam Hukuman Mati!

Nasional
Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru 'Nusantara', Siapa yang Dipilih Jokowi?

Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru "Nusantara", Siapa yang Dipilih Jokowi?

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

Nasional
Mengulik Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara', Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

Mengulik Ibu Kota Negara Baru "Nusantara", Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

Nasional
Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

Nasional
KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

Nasional
Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.