Rapat Komisi IX, Menkes Dicecar soal Distribusi Vaksin Covid-19 yang Tidak Merata

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan soal distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata. Pertanyaan tersebut ia sampaikan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Ia mempersoalkan kriteria yang digunakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mendistribusikan vaksin. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memaparkan data cakupan vaksinasi di DKI Jakarta yang telah mencapai 120 persen.

Sementara, cakupan vaksinasi di sejumlah daerah lain belum mencapai 20 persen. Saleh mencontohkan cakupan vaksinasi dosis kedua di Sumatera Utara yang baru mencapai 16,2 persen.

"Apa kriterianya sehingga (DKI) dapat lebih banyak? Mungkin karena jumlah yang terpapar tinggi, jumlah penduduk besar dan lain sebagainya. Mungkin ini yang jadi penting. Karena kalau soal jumlah penduduk, saya kira Sumatera Utara juga jumlah penduduknya besar," kata Saleh.

Menurut Saleh, masalah ketersediaan vaksin juga terjadi di provinsi lainnya, tidak hanya Sumatera Utara. Ia menuturkan, berdasarkan kunjungan kerja Komisi IX ke berbagai daerah, masalah utama vaksinasi Covid-19 yakni ketersediaan vaksin.

"Ketika kita tanya ke pemerintah daerah, salah satu kekurangan mereka, di dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini adalah soal ketersediaan vaksinnya," tutur dia.

Saleh menduga, kekurangan stok vaksin itu terjadi karena distribusi tidak didasarkan pada permintaan daerah, melainkan keputusan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia meminta Menkes menjelaskan perbedaan distribusi vaksin yang dinilai tidak merata.

"Agar kita bisa mengerti ketika ditanya oleh pemerintah daerah, itu bisa kita jawab," tutur dia.

Saat menjawab pertanyaan tersebut, Budi mengatakan, pemerintah tengah mengintegrasikan data, stok dan distribusi vaksin ke daerah yang dapat diakses publik. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui laman vaksin.kemkes.go.id.

Portal itu, kata Budi, akan memperlihatkan jumlah dosis vaksin yang dikirim dan stok pada masing-masing daerah. "Semua bisa lihat, jadi di situ akan ada jumlah dosis yang dikirim dan Jumlah vaksin yang digunakan di masing-masing kabupaten/kota termasuk provinsi," jawab Budi.

Menurut Budi, upaya tersebut diharapkan dapat menggambarkan transparansi pemerintah terhadap distribusi vaksin Covid-19 ke daerah. Selain itu, Budi menambahkan, data mengenai stok dan distribusi vaksin akan terus diperbarui secara berkala pada masing-masing daerah.

"Mungkin masih ada data meleset sedikit karena belum semua pemda disiplin memasukkan data. Namun, dengan (portal terintegrasi), kami berharap pemda memasukkan data karena vaksin dikirim dosisnya berbasis laporan ini," kata Budi.