Salin Artikel

KPK Klaim Tahu Harun Masiku Berada, BW: Semoga Bukan Manipulasi Fakta

"KPK ingin meyakinkan publik seolah masih terus bekerja dan berupaya memburu buronan yang tak berhasil ditangkapnya. Semoga ini bukan tindakan yang ditujukan untuk memanipulasi fakta yang sebenarnya," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).

Diketahui dalam konferensi pers, Selasa (24/8/2021) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto menyebut telah mengetahui keberadaan Harun Masiku.

Namun, KPK belum juga melakukan pengejaran dan penangkapan karena pandemi Covid-19.

Bambang melanjutkan, sejak satu bulan lalu penyelidik KPK Harun Al Rasyid juga sudah menyampaikan adanya dugaan lokasi di mana Harun Masiku berada.

Namun, kala itu pimpinan KPK tidak ada yang merespons pernyataan Harun Al Rasyid.

Tidak hanya itu, malah KPK terlihat menyingkirkan Harun Al Rasyid melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan.

"Tiba-tiba sekarang mengatakan kalau tahu keberadaan Harun Masiku," tutur Bambang.

Bambang menegaskan, jika KPK tidak benar-benar mengetahui keberadaan Harun Masiku, namun menyampaikan informasi sebaliknya pada publik, maka hal itu termasuk tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum.

"Karena seolah-olah melakukan penegakan hukum tapi itu tidak sungguh-sungguh dilakukannya. Etalase penegakan hukum hanya menciptakan fatamorgana keadilan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Karyoto menyatakan bahwa KPK telah mengetahui lokasi Harun Masiku dalam pelariannya di luar negeri.


Namun, karena pandemi Covid-19 upaya pengejaran dan penangkapan masih belum dilakukan.

"Hanya saja karena tempatnya tidak di dalam (negeri). Kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun," ucapnya.

Ia mengaku telah diberi perintah oleh Ketua KPK Firli Bahuri untuk melakukan penangkapan. Namun hal itu belum dapat direalisasikan saat ini.

"Saya sangat nafsu sekali ingin menangkapnya. Waktu itu Pak Ketua (Firli Bahuri) sudah perintahkan, kamu berangkat, saya siap Pak, tetapi kesempatannya belum ada," ucapnya.

Adapun Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menduga Harun Masiku memberi sejumlah untuk Wahyu Setiawan agar dirinya dipilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dengan mekanisme pergantian antarwaktu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/18191871/kpk-klaim-tahu-harun-masiku-berada-bw-semoga-bukan-manipulasi-fakta

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Nasional
Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.