KSPI: RUU Cipta Kerja Sudah Disiapkan Jauh Hari Tanpa Libatkan Partisipasi Publik

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi saksi fakta dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (25/8/2021).

"RUU Cipta Kerja omnibus law ini sudah disipakan jauh-jauh hari tanpa melibatkan partisipasi publik," kata Said dalam sidang yang disiarkan secara daring.

Said juga mengatakan, tidak ada pihak buruh yang meminta adanya omnibus law khusus untuk klaster ketenagakerjaan.

Ia pun mengaku sudah menjelaskan pada pihak pemerintah dan DPR tidak ada negara di dunia yang menggabungkan UU terkait investasi dengan ketenagakerjaan.

"Selalu dua mata uang terpisah undang-undang tersebut. Tapi dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dua-duanya digabungkan," ujarnya.

"Maka terjadilah conflict of interest, itu fakta-fakta yang kami sampaikan kepada pemerintah dan DPR," ucap dia.

Adapun, KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) juga memohon uji materi Pasal 81, 82, dan 83 dalam UU Cipta Kerja.

Kuasa hukum KSPI dan KSPSI yang diwakilkan oleh Andi Muhammad Asrun memaparkan secara rinci pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Hal itu ia sampaikan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/11/2020).

Pertama, Pasal 81 angka 1 tentang lembaga pelatihan kerja, kemudian Pasal 81 angka 3 tentang pelaksana penempatan tenaga kerja.

Selanjutnya Pasal 81 angka 4 tentang tenaga kerja asing, Pasal 81 angka 12, angka 13, angka 15, angka 16 dan angka 17 tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Lalu Pasal 81 angka 18, angka 19 dan angka 20 tentang pekerja alih daya atau outsourcing, Pasal 81 angka 21 dan angka 22 tentang waktu kerja.

Pasal 81 angka 23 tentang cuti, pasal 81 angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 angka 31, angka 32, angka 33, angka 35 dan angka 36 tentang upah dan upah minimum.

Kemudian, Pasal 81 angka 37, angka 38 dan angka 42 tentang pemutusan hubungan kerja, Pasal 81 angka 44, angka 45, angka 46, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 5 6 angka 58 dan angka dan 61 tentang uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja.

Serta Pasal 41 angka 62, 63 dan 65 dan 66 tentang penghapusan sanksi pidana dan Pasal 82 angka 1 dan angka 2 serta 83 angka 1 dan angka 2 tentang jaminan sosial.