Salin Artikel

Semester I 2021, KPK Cegah Potensi Kerugian Negara Rp 22 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan, pihaknya telah mencegah potensi kerugian negara lebih dari Rp 22 triliun selama semester I 2021.

Menurut Alex, penyelamatan keuangan negara itu dilakukan melalui kedeputian bidang koordinasi dan supervisi.

"KPK bersama-sama pemerintah daerah juga telah menyelamatkan potensi kerugian negara, senilai Rp 22.270.390.872.363, itu selama satu semester tahun 2021," kata Alex, dalam konferensi pers, Selasa (28/4/2021).

Alex memerinci, keuangan negara yang berhasil diselematkan itu terdiri dari penagihan piutang pajak daerah dengan total Rp 3,8 triliun dan penyelamatan aset daerah dengan sertifikasi bidang tanah pemda sebesar Rp 9,5 triliun.

Kemudian, dari penyelamatan aset daerah dengan dilakukan pemulihan dan penertiban aset bermasalah senilai total Rp 1,7 triliun dan penyelamatan aset prasarana sarana dan utilitas atau fasilitas sosial dan fasilitas umum senilai Rp 7,1 triliun.

Alex mengatakan, KPK juga mendorong optimalisasi penerimaan daerah terkait penyelamatan keuangan dan aset.

"Mendorong optimalisasi penerimaan daerah terkait pada masing-masing pemerintah daerah di wilayah direktorat korsup wilayah II akan melakukan penyelamatan keuangan dan aset daerah," kata Alex.

KPK juga akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian aset bermasalah, misalnya meliputi penagihan tunggakan pajak di seluruh wilayah.

"Kemudian rakor sertifikasi dan penentuan aset dengan melibatkan BPN di seluruh wilayah dan audiensi dengan kejaksaan, dan kemudian terkait kerja sama penyelesaian aset bermasalah dan penagihan tunggakan pajak," ucap Alex.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/16220581/semester-i-2021-kpk-cegah-potensi-kerugian-negara-rp-22-triliun

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Nasional
Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Nasional
KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

Nasional
KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

Nasional
Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Nasional
Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke