Soal Amendemen UUD 1945, Hasto: Kebijakan PDI-P adalah "Slowing Down"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya mengambil sikap untuk pelan-pelan atau slowing down dalam menyikapi wacana amendemen Undang-undang Dasar 1945.

Hasto megatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19, gotong-royong dalam mengatasi pandemi dan kehidupan perekonomian merupakan prioritas bagi PDI-P.

"Atas hal tersebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait dengan amandemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI-P adalah slowing down terkait dengan amendemen Undang-undang Dasar 1945," kata Hasto dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Selasa (24/8/2021).

Hasto menuturkan, partainya memang memiliki inisiatif agar konstitusi diamendemen secara terbatas untuk mengatur Pokok-pokok Haluan Negara sebagaimana keputusan Kongres V PDI-P.

"Terbatas berkaitan dengan pentingnya bangsa ini punya haluan negara. Borobudur saja dibangun 100 tahun, masa kita tidak punya daya imajinasi untuk menuju cita-cita ke depan," ujar Hasto.

Ia mengatakan, rencana amendemen itu dirancang sebagai bentuk dedikasi PDI-P terhadap penataan sistem politik, konsoilidasi demokrasi, dan konsolidasi sistem pemerintahan presidensial.

Namun, kata Hasto, dalam implementasinya keputusan tersebut harus memperhatikan suasana kebatinan masyarakat dan skala prioritas yang diperlukan bangsa Indonesia.

"Pandemi Covid membuat kemudian kami berpikir bahwa apapun skala prioritas saat ini adalah gotong-royong di dalam mengatasi pandemi ini, kehidupan perekonomian sudah terkena dampak secara langsung," ujar dia.

Hasto mengatakan, dalam upaya membantu rakyat mengatasi pandemi, diperlukan suasana kehidupan yang kondusif.

Ia menyebut, yang didorong oleh PDI-P kini adalah membangun energi positif dan energi gotong-royong bagi kepentingan bangsa dan negara yang jauh di atas kepentingan partai politik.

"Jadi terkait dengan amendemen, sekali lagi, langkah untuk slowing down terhadap hal tersebut menjadi kebijakan yang diambil karena skala prioritas kita adalah mengatasi pandemi ini," kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, amendemen UUD 1945 diperlukan untuk memberikan kewenangan bagi MPR dalam penetapan PPHN.

Menurut Bamsoet, sapaannya, PPHN dibutuhkan sebagai pedoman atau arah penyelenggaraan negara. Dengan begitu, Bangsa Indonesia tak lantas berganti haluan setiap pergantian presiden-wakil presiden.

"Sehingga Indonesia tidak seperti orang menari poco-poco. Maju dua langkah, mundur tiga langkah," kata Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-76 MPR yang dipantau secara daring, Rabu (18/8/2021).

"Ada arah yang jelas ke mana bangsa ini akan dibawa oleh para pemimpin kita dalam 20, 30, 50, hingga 100 tahun yang akan datang," tutur dia.