Salin Artikel

Cerita Luhut Soal Sistem Tata Kelola Negara yang Tidak Berjalan Saat Kondisi Darurat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan soal tata kelola birokrasi negara yang mengalami hambatan saat kondisi darurat penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkannya berdasarkan pengalaman menangani lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Hal yang disoroti Luhut antara lain soal instruksi penanganan pandemi dari pusat ke daerah serta pelaksanaan testing, tracing dan treatment (3T) yang tidak terkoordinasi dengan baik.

"Begitu keadaan darurat ternyata sistem yang kita punya itu endak jalan. Jadi saya mengalami sekarang bagaimana garis komando dari pemerintah pusat ke gubernur, ke kabupaten, kota itu perlu ada perbaikan di sana sini," ujarnya saat memberikan paparan secara virtual pada peringatan HUT ke-43 BPPT yang ditayangkan YouTube BPPT RI, Senin (23/8/2021).

"Dan di pusat pun sebenernya penanganannya sendiri juga belum jalan. Yang menangani testing, tracing dan treatment itu pun belum satu garis. Ini juga masalah sendiri. Belum lagi masalah obat," tambahnya.

Oleh karenanya, Luhut mengingatkan bahwa sistem tata kelola birokrasi negara perlu diperbaiki.

Terlebih, di masa mendatang Indonesia berpotensi mengalami multiple waves atau gelombang lonjakan kasus Covid-19 secara berturut-turut.

Hal ini, menurutnya, bisa terjadi karena mutasi virus corona masih terus berlangsung ke depannya.

"Kalau kita lihat varian (virus corona) ini apakah bermutasi ? Kita bisa saja menghadapi multiple waves (Covid-19) di masa depan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa kondisi pandemi Covid-19 saat ini sudah mulai membaik. Indikasinya terpantau dari catatan kasus konfirmasi positif Covid-19 mengalami penurunan sebesar 78 persen sejak puncaknya pada 15 Juli 2021.

Selain itu, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jawa-Bali menurun sebesar 87,3 persen. Adapun data yang dipaparkan Luhut tersebut berdasarkan informasi yang dihimpun hingga 21 Agustus 2021.

Meski demikian, Luhut meminta semua pihak tetap waspada dengan kondisi saat ini.

Dia mengingatkan belum ada satu negara pun di dunia yang menegaskan diri mereka sudah bisa mengendalikan pandemi Covid-19.

"Belum ada satu negara pun yang sebut mereka sudah bisa mengendalikan. Kita pun belum," tegasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/10051051/cerita-luhut-soal-sistem-tata-kelola-negara-yang-tidak-berjalan-saat-kondisi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi 'Online' Polisi, Ini Tanggapan Polri

Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi "Online" Polisi, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Nasional
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Nasional
KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

Nasional
Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Nasional
Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Nasional
Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Thailand Anggap Covid-19 Jadi Flu Biasa, Indonesia Kapan?

Nasional
Janji Buka Fakta Kematian Brigadir J, Kapolri: Ini Pertaruhan Marwah Polri

Janji Buka Fakta Kematian Brigadir J, Kapolri: Ini Pertaruhan Marwah Polri

Nasional
PDI-P Singgung Koalisi dengan Gerindra, Wacana Duet Prabowo-Puan Dipertimbangkan?

PDI-P Singgung Koalisi dengan Gerindra, Wacana Duet Prabowo-Puan Dipertimbangkan?

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.