Menurut AHY, Tiga Hal Ini Memberi Dampak Buruk pada Kualitas Demokrasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, bangsa Indonesia tidak perlu defensif atas laporan dari sejumlah lembaga dunia yang menyebut terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia.

AHY mengakui, demokrasi di Indonesia perlu terus dievaluasi dan dibenahi meski telah suskes mengadakan tiga pemilihan presiden dan ratusan pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Secara kuantitas tentu kita patut berbangga. Namun terkait kualitas rasanya kita sebagai bangsa perlu untuk terus mengevaluasi dan menbenahinya. Kita tidak perlu terlalu defensif ketika sejumlah lembaga dunia menilai bahwa telah terjadi kemunduran demokrasi, democratic regression, di Indonesia," kata AHY saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara yang ditayangkan akun YouTube CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

AHY berpandangan, ada tiga hal yang berdampak pada kualitas demokrasi Indonesia, yakni politik uang, politik identitas, dan politik post-truth.

Mengenai politik uang, AHY menilai, praktik-praktik politik yang tidak berbasis pada ide dan gagasan atau pada visi, misi, dan program aksi semakin berkembang dan mengemuka dewasa ini.

AHY mengatakan, demokrasi semestinya memberi ruang luas bagi masyarakat untuk memilih figur-figur terbaik sebagai pemimpin eksekutif dan wakil rakyat.

Sementara, pemilu dan pilkada semestinya menjadi ajang kontestasi intelektual, integritas, kepemimpinan, dan integritas.

"Tapi pada kenyatannya politik kita semakin disesaki oleh pragmatisme dan transaksionalisme. Artinya demi kemenangan elektoral politik uang menjadi jalan pintas tentu bagi mereka yang punya uang berlimpah," kata AHY.

Soal politik identitas, kata AHY, ada sejumlah kalangan yang menilai hal itu merupakan strategi yang paling efektif dan efisien dalam memenangi dukungan elektoral, yakni dengan menyentuh sentimen primordial atau identitas tertentu seperti agama, suku, dan etnis.

Menurut AHY, hal ini berbahaya karena dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan dan perpecahan yang harganya sangat mahal.

"Kebhinekan adalah kekuatan sebaliknya, bisa menjadi sumber perpecahan bangsa jika kita tidak merawatnya dengan baik. Jangan pula bentur-benturkan Pancasila dengan agama, semua agama mengajarkan kebaikan dan kemuliaan. Artinya nilai-nilai agama compatible dengan nilai-nilai Pancasila," ujar AHY.

Sementara, mengenai politik post-truth, AHY menyebut politik fintah dan saling membunuh karakter memang bukan sesuatu yang baru.

Namun, di era digital saat ini, politik seperti itu semakin mudah diorkestrasi secara membabi buta.

"Hoaks, black campaign, hate speech, dan berbagai format disinformasi lainnya seolah menjadi norma baru dalam kehidupan demokrasi kita, mengerikan," kata dia.

AHY menuturkan, hari ini sangat mudah bagi siapapun menjadi korban fitnah tanpa daya untuk mengklarifikasinya. Kebohongan yang berulang-ulang cepat atau lambat akan dianggap sebagai kebenaran baru.

Ia mengatakan, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi serta penetrasi media sosial semestinya diikuti dengan kesadaran untuk menggunakannya secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab.

"Kenyatannya justru sekarang ada profesi baru yaitu pasukan buzzer yang memang pekerjaannya adalah memproduksi dan menyebar fitnah dan kebohongan, termasuk menghabisi karakter seseorang atau suatu kelompok yang dianggap berbeda sikap dan pandangan," kata dia.

Dalam situasi tersebut, kata AHY, diperlukan kehadiran pers yang independen dan kredibel untuk menjadi referensti objektif bagi masyarakat.