Presiden PKS: Membangun Indonesia Bukan Sekadar Membangun Jalan Tol

Syaikhu mengatakan, membangun Indonesia hendaknya tidak sebatas membangun infrastruktur seperti jalan tol, tetapi yang utama adalah membangun kualitas dan kapasistas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Membangun Indonesia bukan sekadar membangun jalan tol, gedung, bandara, dan pelabuhan," kata Syaikhu dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

"Pembangunan tidak bisa direduksi menjadi pembangunan fisik infrastruktur semata. Justru yang paling utama adalah membangun kualitas dan kapasitas manusianya," kata Syaikhu.

Syaikhu mengatakan, hal itu bukan berarti pembangunan infrastruktur tidak diperlukan, tetapi pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menopang pembangunan SDM.

Ia meyakini, perekonomian nasional akan tumbuh lebih tinggi jika Indonesia mampu menciptakan SDM-SDM yang unggul dan berdaya saing global.

Namun, ia menilai, saat ini ada sejumlah permasalahan struktural yang menghinggapi ekonomi Indonesia, terutama soal kualitas dan kapasistas SDM di sektor kesehatan dan pendidikan.

Di sektor kesehatan, Syaikhu menyoroti tingginya angka kematian ibu dan kematian anak.

Ia juga menyebut Indonesia menghadapi masalah stunting yang menjadi ancaman bagi masa depan kualitas SDM Indonesia.

Sementara itu, dari aspek pendidikan, Syaikhu menggarisbawahi rendahnya rata-rata tahun anak-anak Indonesia yang hanya mencapai 8,4 tahun dari target 12 tahun wajib belajar.

Selain itu, ia menyoroti rendahnya kualitas pendidikan anak Indonesia berdasarkan hasil uji PISA 2018 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-70 dari 78 negara.

"Permasalahan pembangunan kualitas dan kapasitas SDM inilah yang sangat penting dan krusial untuk kita tangani bersama untuk menyongsong Indonesia 2045," kata Syaikhu.

"Kalau tidak, maka generasi anak-anak kita akan menjadi lost generation, generasi yang hilang jika tidak ada intervensi yang kuat dari negara," ujar Syaikhu.

Oleh karena itu, ia mendorong agar negara melakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia, baik dari sisi kesehatan dan pendidikan.

Ia mengingatkan, konstitusi telah mengamanatkan 20 persen APBN digunakan untuk sektor pendidikan dan 5 persen untuk sektor kesehatan.

"Artinya secara kuantitas, dana harusnya dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan mencukupi, cuma letaknya adalah pada masalah tata kelola (governance) dan kualitas belanja (quality of spending) dari program yang dijalankan masih kurang fokus," kata Syaikhu.