Presiden Jokowi Dinilai Perlu Merespons Polemik TWK Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.COM – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengkritik pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Rabu (18/8/2021), Moeldoko mengatakan persoalan tentang pegawai KPK tidak perlu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Namun, menurut Feri, dalam konteks undang-undang, seharusnya Presiden Jokowi memberikan respons atas polemik yang terjadi di KPK.

"Penting untuk istana, terutama Pak Moeldoko, memahami konteks undang-Undang terlebih dahulu, baru kemudian bicara soal sudut pandang politik personalnya agar hukum lebih dikedepankan dan dihormati,” ujar Feri, saat dihubungi, Kamis (19/8/2021).

Berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan, Ombudsman RI menyatakan adanya malaadministrasi berlapis dalam pelaksanaan alih status pegawai KPK.

Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, terdapat 11 bentuk dugaan pelanggaran HAM terkait pelaksanaan TWK.

Adapun 11 pelanggaran itu adalah pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminatif (ras dan etnis), hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kemudian pelanggaran hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi publik, hak atas privasi, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak atas kebebasan berpendapat.

Feri menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, lembaga negara tersebut dapat memberikan rekomendasi kepada presiden dan DPR terkait dugaan malaadministrasi di KPK.

Sementara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM dapat memberikan rekomendasi kepada presiden dan DPR terkait penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM.

Oleh sebab itu, Feri mengatakan, temuan soal malaadministrasi dan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK pegawai KPK harus mendapat respons dari Presiden Jokowi.

“Ini harus direspon jika kemudian istana tidak ingin dituduh sebagai pelaku (pelanggaran) HAM dan mengabaikan serta membiarkan pelaku pelanggaran HAM memimpin KPK,” kata Feri.