Warga yang Naik Status Ekonomi, Dulu "Nganggur" Sekarang Bekerja Diminta "Update" Data Kependudukan

Sebab, menurut Zudan, suatu saat data kependudukan akan menjadi basis data tunggal untuk proses pemberian kredit, pembukaan rekening bank, pembuatan surat izin mengemudi (SIM), paspor, hinggat BPJS.

“Kalau masyarakat tidak meng-udapte data, Dukcapil tidak bisa melakukan input misalnya ada yang meninggal, pindah, lahir, menikah atau bercerai,” kata Zudan dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/8/2021).

Zudan juga meminta masyarakat melaporkan jika sudah mengalami perubahan status ekonomi.

Hal ini, kata Zudan, penting dilakukan untuk meminimalkan kesalahan pemberian bantuan sosial pada masyarakat.

“Kemudian yang naik kelas, dulu nganggur, sekarang punya pekerjaan. Yang dulu kuliah sekarang sudah jadi PNS,” kata dia. 

“Sehingga dalam proses (pemberian) bantuan sosial Bu Risma bisa tepat, sebab kalau penduduk tidak mengupdate data bisa jadi kita salah memberi bantuan sosial,” ucap Zudan.

Ia mengatakan, menyebutkan selama ini Tri Rismaharini adalah Menteri Sosial yang paling sering melakukan proses pencocokan data dengan pihak Dukcapil.

“Dalam catatan kami Bu Mensos sejak Januari sampai Agustus 2021 sudah melakukan 10 kali sinkronisasi data. Kalau kemarin-kemarin (Mensos sebelumnya melakukan sinkronisasi) setahun 2 kali, atau tiga kali,” kata Zudan.

Ia juga mengatakan, proses pencocokan atau sinkronisasi data penting dilakukan karena data penduduk Indonesia sangat dinamis.

“Setiap bulan rata-rata ada 500.000 penduduk yang berpindah, yang lahir ada 80.000-an. Yang meninggal dunia mulai dari 80.000 sampai yang tertinggi di bulan Juli 128.000. Jadi proses-proses transaksi kependudukan ini terus menerus terjadi,” kata dia.

Saat ini, pihak Dukcapil telah melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan untuk melakukan sinkronisasi data berbasis nomer induk kependudukan (NIK).

Dengan menggunakan proses integrasi tersebut, menurut dia, pemerintah dapat mengetahui data seseorang dan bisa menentukan apakah orang tersebut layak menerima bantuan sosial atau tidak.

“(Proses ini) kita lakukan terus agar ada ketepatan dan lebih akurat lagi dalam pemberian bansos,” ucap dia.