Anggota DPR: RUU PKS untuk Lindungi Korban Kekerasan Seksual, Bukan untuk Kebebasan Seksual

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Taufik Basari memastikan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk mengatur pencegahan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, bukan mengatur soal kebebasan seksual.

Hal itu disampaikan Taufik Basari untuk meluruskan berbagai kekeliruan dan kesalahpahaman sejumlah kelompok masyarakat terhadap RUU PPKS, yang saat ini masih dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Saya ingin mengajak seluruh pihak, saling mengisi dan meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ada yang menyatakan (RUU) ini pesanan Barat, ini mendukung kebebasan seksual, ini pesanan LGBT (kelompok lesbian, gay, biseksual transgender), dan sebagainya yang bukan substansi (RUU) penghapusan kekerasan seksual,” kata Taufik dikutip dari Antara, Kamis (19/6/2021).

Ia menjelaskan isu utama yang menjadi fokus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah terkait kekerasan.

“Ketika belajar hukum, ada tata hukum, ada kamar-kamar pembahasan. Kamar pembahasan RUU ini adalah kekerasan, yang semua pihak pasti berusaha menghapus kekerasan, dan (RUU) ini secara spesifik mengatur kekerasan seksual,” ujar Taufik.

Ia pun menilai narasi-narasi keliru tentang RUU PKS hanya akan membuat korban kekerasan  seksual semakin terpojok.

Padahal, negara punya tanggung jawab melindungi korban kekerasan seksual dan mencegah kejahatan itu tidak lagi terulang.

Oleh karena itu, ia mengajak akademisi, kelompok agama, seluruh kelompok masyarakat untuk menyebarkan pemahaman yang tepat mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Semakin kita menarasikan keliru, kita akan membebani korban. Korban punya harapan RUU itu segera diundangkan. Korban berharap ada aturan hukum yang bisa memberi perlindungan. Harapan negara hadir membantu pencegahan dan pemulihan korban,” ucap Taufik.