Ketua DPR: Amanat Konstitusi, Hak Ekonomi dan Kesehatan Warga Harus Dipenuhi Selama Pandemi

Puan mengatakan, hak-hak itu merupakan hak yang harus dijamin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia.

"Negara harus terus memenuhi hak pemenuhan ekonomi dan kesehatan selama pandemi tanpa terkecuali. Karena ini amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi,” kata Puan dalam siaran pers, Rabu (18/8/2021).

Hal tersebut disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Konstitusi yang jatuh setiap tanggal 18 Agustus.

Politikus PDI-P itu menekankan, dalam pembuatan norma operasional terkait pandemi Covid-19, negara tidak boleh keluar dari konstitusi. 

Ia menyebut, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian tidak terpisahkan dari identitas bangsa dan negara Indonesia.

"Selama 76 tahun sudah kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah berkat berpegang teguh pada konstitusi," kata dia.

Ia pun mengeklaim, selama ini DPR selalu berupaya menjalankan amanat konstitusi melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Ia mencontohkan, dari sisi anggaran, persetujuan DPR atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020, UU APBN 2021 hingga mengawal pembahasan RAPBN 2022 dilakukan demi memenuhi hak ekonomi dan kesehatan rakyat terdampak pandemi.

Puan melanjutkan, DPR juga terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah, misalnya soal percepatan dan pemerataan vaksinasi atau penyaluran bantuan bagi masyarakat agar tepat waktu dan sasaran.

"Kalau DPR cukup kritis terhadap pemerintah di saat pandemi sekarang ini, itu semua demi menjalankan amanat konstitusi, demi pemenuhan hak kebutuhan kesehatan dan ekonomi rakyat di saat pandemi," kata Puan.