Salin Artikel

Soroti Pakaian Adat Jokowi, Kontras: Hanya Pencitraan Indonesia Kaya Budaya

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan, pemakaian pakaian adat itu masih belum dibarengi dengan pemberian hak masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi di tengah banyaknya program pembangunan di daerah.

“Saya rasa ini hanya menjadi gimik semata dan pencitraan bahwa Indonesia kaya akan budaya,” kata Fatia dalam diskusi virtual, Selasa (17/8/2021).

“Tetapi terkait soal bagaimana hak masyarakat adat itu sendiri tidak pernah menjadi perhatian di tengah banyaknya pembangunan yang tidak juga melibatkan partisipasi publik,” ucap dia.

Fatia pun mencontohkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 di Papua yang dinilai terlalu dipaksakan.

Ia menilai, saat ini penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia masih cenderung tinggi, sehingga keputusan pelaksaan PON di sana dinilai tidak memperhatikan situasi masyarakat.

“Jadi justru keberadaan PON ini malah memperburuk suasana dan sangat memaksa dan tidak memperhatikan situasi masyarakat sipil di tengah maraknya Covid-19,” ujar dia.

Kemudian, Fatia menyoroti perihal pendekatan keamanan dan militerisasi yang masih dilakukan di Papua, termasuk dalam hal penanganan pandemi.

Hal ini pun dinilainya semakin mempersempit ruang masyarakat sipil di Bumi Cendrawasih.

“Jadi sudah tidak ada ruang sama sekali, ataupun, ruang yang sangat sempit untuk bentuk-bentuk kebebasan fundamental yang mestinya dimiliki oleh masyarakat, khususnya orang-orang di kelompok rentan,” tutur dia.

Saat menghadiri sidang tahunan MPR RI Tahun 2021, Senin (16/8/2021), Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat urang Kanekes yang dikenal juga sebagai suku Badui, Banten.

Jokowi memakai setelan atasan dan celana hitam dengan lencana merah putih di dada sebelah kiri.

Presiden juga mengenakan udeng kepala berwarna biru, sandal berwarna hitam ala orang Kanekes atau Badui, lengkap dengan tas rajut berwarna coklat.

Sementara itu, pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Sabu Raijua asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia tampak dengan pakaian hitam lengan panjang dengan balutan kain dan topi berwarna emas khas NTT.

Jokowi tampak mengenakan busana adat dengan memilih pakaian adat Sasak asal Nusa Tenggara Barat dalam sidang tahunan MPR RI 2019.

Menurut Jokowi, dia mengenakan pakaian adat Sasak untuk memperlihatkan semangat pendiri bangsa mengenai keindonesiaan.

Lalu, pada tahun 2017 Jokowi mengenakan pakaian adat Bugis saat mengadiri sidang tahunan MPR RI.

Ia memakai setelan adat tersebut lengkap dengan songkok warna emas atau bernama songkok Ta Bone.

Tahun tersebut juga merupakan titik awal Jokowi mulai mengenakan pakaian adat dalam setiap rapat tahunan MPR RI hingga saat ini.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/17/19165761/soroti-pakaian-adat-jokowi-kontras-hanya-pencitraan-indonesia-kaya-budaya

Terkini Lainnya

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke