Anggaran Infrastruktur Sebesar Rp 384,8 Triliun, Pemerintah Akan Makin Selektif

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan semakin selektif terkait pemanfaatan anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Menurut dia, pemerintah akan fokus meneruskan belanja infrastruktur dalam rangka peningkatan produktivitas dan konektivitas.

“Kita akan semakin selektif dan tentu diharapkan akan betul-betul makin mencapai prioritas dan efisiensi yang makin baik,” kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers soal Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, secara daring, Senin (16/8/2021).

Dalam RAPBN 2022, pemerintah menganggarkan Rp 2.708,7 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,4 triliun.

Kemudian, secara spesifik pemerintah menganggarkan Rp 384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2022.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran pembangunan itu akan digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, energi dan pangan, konektivitas dan mobilitas, serta infrastruktur dan akses teknologi dan informasi (TIK).

Pembangunan infrastruktur dasar meliputi pembangunan rumah khusus sebanyak 2.250 unit, rumah susun 3.501 unit, sistem penyediaan air minum 222.425 SR, dan sistem pengolahan air limbah 7.904 KK.

“Dan juga infrastruktur energi serta pangan seperti pembangunan jaringan gas dan pembangunan jaringan irigasi,” tutur dia.

Terkait infrastruktur konektivitas dan mobilitas, pemerintah akan mendorong pembangunan 205 kilometer jalan baru, 8.244 meter jembatan baru, dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), 6.624 km jalur kereta api, serta pembangunan enam bandara baru.

Selanjutnya, Sri menyampaikan, untuk infrastruktur TIK dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan literasi digital akan dibangun 2.344 BTS di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dan penyediaan kapasitas internet 25 GBPS melalui satelit.

“Anggaran TIK ini mencapai Rp 27,4 (triliun) terdiri dari belanja pusat Rp 24 triliun dan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Rp 3 triliun,” ucap Sri Mulyani.