Ombudsman Nilai Aset Pertamina Perlu Direvitalisasi demi Perbaikan Pelayanan Publik

Menurut Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, revitalisasi aset PT Pertamina sangat berpengaruh terhadap produksi bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan oleh perusahaan pelat merah itu.

“PT Pertamina perlu membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar-daerah,” kata Hery diskusi bertajuk “Revitalisasi Aset PT Pertamina, Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Berkeadilan”, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (13/8/2021).

Ia mengatakan, banyak aset PT Pertamina yang sudah berusia tua dan perawatan aset yang kurang optimal, bahkan rawan kebocoran/kebakaran kilang minyak, dan memiliki tingkat pencemaran lingkungan yang merugikan publik.

Hery menyampaikan, PT Pertamina harus terus memperhatikan tiga hal, yakni kedaulatan energi, keterjangkauan energi, dan  kesinambungannya.

Ia menyampaikan, kedaulatan energi harus bertahan dan ketersediaannya selalu ada. Lalu, keterjangkauan energi tidak boleh hanya tersedia, namun juga harus terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kesinambungan energi harus mengikuti perkembangan atau terus diperbaharui.

“Pertamina harus terus mendukung perekonomian masyarakat kecil seperti kolaborasi dengan ojol, angkot dan kelompok UMKM,” imbuh Hery.

Hery menambahkan seluruh kilang Pertamina sudah beroperasi puluhan tahun, yakni Kilang Balongan beroperasi sejak 1994 (27 tahun), Kilang Plaju sejak 1904 (117 tahun), Kilang Balikpapan sejak 1922 (99 tahun), Kilang Dumai sejak 1971 (50 tahun), Kilang Cilacap sejak 1976 (45 tahun), dan Kilang Kasim sejak 1997 (24 tahun).

Berdasarkan data Ombudsman, Hery mengatakan, pihaknya telah menangani 2 laporan masyarakat terhadap PT Pertamina pada tahun 2021 ini.

Kedua kasus itu adalah kasus kebakaran kilang minyak Pertamina Balongan Indramayu, Jawa Barat dan PT Pertamina PHE ONWJ di Karawang, Jawa Barat.

Menurutnya, perlu ada perhatian atau revitalisasi kepada kilang minyak yang sudah berusia tua.

Sebab, ia menilai, hal ini akan berdampak juga kepada kepada kegiatan impor terkait BBM.

Apabila jumlah produksi dari kilang minyak yang sudah berusia tua tidak bergerak atau mengalami penurunan, maka ia menilai, wajar jika pemerintah terus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.