Satgas: Beberapa Daerah Belum Patuh Input Data Covid-19

Ia mengatakan, beberapa daerah itu hanya meng-input data kasus baru Covid-19, namun tidak meng-input data kasus kematian dan kesembuhan.

"Ada beberapa daerah juga kepatuhan pengisiannya (data) belum baik jadi mereka input kasus iya, update sembuh atau meninggal tidak dilakukan, jadi kesannya kasus aktif tidak berkurang-kurang jadi ini gambaran yang kita miliki," kata Dewi dalam konferensi pers melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (12/8/2021).

Dewi mengatakan, ketidakdisiplinan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota tersebut membuat pencatatan data yang dilakukan belum bisa real time atau menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Ia mengatakan, salah satu penyebab daerah tidak disiplin meng-input data Covid-19 adalah adanya kendala keterbatasan akses internet.

"Salah satu challenge juga yang saya temui adalah masih ada yang belum ngirim laporan karena akses internet, jadi masih ada di daerah-daerah di Kaltim dan Sulawesi, jadi tidak bisa kita samakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Dewi mengatakan, saat ini, Kemenkes masih berupaya menyinkronisasi data Covid-19.

"Bagaimana koordinasi antara Kemenkes dengan Dinkes provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan agar Gap data dapat kecil tidak besar sehingga dapat menggambarkan kondisi yang ada di Indonesia jauh lebih baik lagi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, lonjakan angka kematian Covid-19 di Indonesia dalam tiga pekan terakhir dipicu akumulasi kasus yang belum terlaporkan sebelumnya.

"Data kematian ada akumulasi tanggal atau minggu, bahkan sebelumnya ada beberapa bulan sebelumnya dan menjadi kurang pas bila dijadikan indikator kondisi riil saat ini," kata Nadia, dikutip dari Antara, Rabu (11/8/2021).

Untuk itu, Nadia mengatakan, Kemenkes memutuskan untuk mengeluarkan sementara angka kematian kasus Covid-19 yang terakumulasi berdasarkan tanggal atau pekan sebelumnya dalam penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Tujuannya supaya tidak menimbulkan bias dalam penilaian. Sambil terus perbaikan data ini selesai dilakukan daerah," katanya.