Ketua Komisi I DPR Dukung TNI AD Hapus Tes Keperawanan

"Ini bukti bahwa TNI, khususnya Angkatan Darat aspiratif terhadap perspektif gender serta mendengarkan masukan dari masyarakat," kata Meutya, Kamis (12/8/2021), dikutip dari Antara.

Menurut Meutya, tes keperawanan memang sudah tidak relevan bagi calon prajurit dan selalu menjadi polemik selama ini.

Politikus Partai Golkar itu juga menilai tes tersebut diskriminatif karena hanya berlaku bagi perempuan.

Meutya menuturkan, masih banyak aspek lain yang wajib dimiliki oleh seorang prajurit antara lain kedisiplinan, kecerdasan, kecakapan, kepemimpinan, tanggung jawab, dan nasionalisme.

"Tes keperawanan itu seharusnya jadi ranah privat," ujar dia.

Ia menambahkan, penghapusan tes keperawanan ini sesuai dengan seruan World Health Organization (WHO) pada November 2014.

Saat itu, WHO menyatakan tidak ada tempat bagi tes keperawanan yang tidak memiliki validitas ilmiah yang cenderung merendahkan martabat perempuan sekaligus diskriminatif.

Kendati demikian, Meutya mengaku dapat menerima jika TNI AD melakukan pemeriksaan penyakit yang ada pada alat kelamin karena prajurit harus memiliki kesehatan prima.

Namun, ia mengingatkan, tes yang sama juga harus berlaku bagi calon prajurit laki-laki.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (TNI) Andika Perkasa memutuskan untuk menghapus tes keperawanan untuk calon Kowad.

"Soal himen atau selaput dara. Tadinya merupakan satu penilaian. Himennya utuh, himen ruptured (robek) sebagian, atau ruptured sampai habis. Sekarang tidak ada lagi penilaian itu," kata Andika dalam keterangan persnya yang disampaikan lewat video, Rabu (11/8/2021).

Selain itu, tidak ada lagi pemeriksaan secara khusus di bagian dalam vagina dan serviks. Namun, pemeriksaan di bagian luar alat kelamin dan abdomen masih dilakukan dalam rangkaian tes kesehatan.

"Tidak ada lagi pemeriksaan inspeksi vagina dan serviks, tetapi pemeriksaan genitalia luar, abdomen, tetap," ucap dia.