Puan: Protokol Kesehatan Tetap Nomor Satu, Sertifikat Vaksin Nomor Dua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penerapan protokol kesehatan adalah hal yang utama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut menurutnya penting agar tidak terjadi pemahaman keliru di masyarakat terkait pemberlakuan syarat sertifikat vaksin untuk mengakses tempat-tempat umum.

"Harus terus dijelaskan kepada masyarakat bahwa prokes itu tetap nomor satu, syarat sertifikat vaksin nomor dua," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (12/8/2021).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu mengatakan, penjelasan tersebut juga harus disertai pengawasan para petugas di lapangan.

Misalnya, kata dia, dalam mengawasi mobilitas para pengunjung mal yang mulai dibuka terbatas di beberapa kota.

"Meski pengunjung mal sudah punya sertifikat, kalau ada kerumunan atau antrean jarak dekat jangan dibiarkan," ucapnya.

Ketua DPP PDI-P itu menuturkan, pemahaman masyarakat yang benar terkait protokol kesehatan dan sertifikat vaksin ini penting agar tidak memicu kembalinya gelombang penularan Covid-19.

"Betul bahwa vaksin terbukti efektif menurunkan angka kasus berat dan kematian akibat Covid-19. Tapi, bukan berarti yang sudah divaksin terbebas dari infeksi sama sekali," tuturnya.

Berdasarkan riset, ia mengatakan, orang yang sudah divaksinasi tanpa melakukan protokol kesehatan belum benar-benar terbebas dari infeksi Covid-19.

Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat vaksin, bukan berarti bisa bebas beraktivitas ke manapun dan mengabaikan protokol kesehatan.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah untuk terus menggenjot pelaksanaan dan pemerataan vaksinasi sampai ke daerah-daerah sesuai target yang ditetapkan.

Di sisi lain, Puan juga mengajak masyarakat terlebih yang tinggal di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 agar tetap membatasi mobilitasnya karena laju penularan belum benar-benar landai.

“Bagi yang tidak perlu-perlu banget untuk keluar rumah, tetaplah di rumah selama situasi sudah benar-benar terkendali. Bagi yang terpaksa harus keluar rumah ingat prokes 5M,” pungkasnya.

Diketahui, pemerintah merencanakan penggunaan surat atau sertifikat bukti vaksinasi Covid-19 sebagai syarat masyarakat untuk mengakses tempat umum.

Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (6/8/2021) di Gedung Setda Sleman, Yogyakarta.

"Jadi nanti kalian ke restoran enggak pakai ini (sertifikat vaksin), tolak. Belanja enggak pakai ini, tolak. Karena ini demi keselamatan kita semua," kata Luhut.