LaporCovid-19 Desak Pemerintah Tak Abaikan Data Kematian sebagai Indikator Evaluasi PPKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi LaporCovid-19 mendesak Pemerintah tidak mengabaikan data kematian sebagai indikator evaluasi diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Koordinator Tim Lapor Data LaporCovid-19 Said Fariz Hibban mengatakan, data kematian adalah indikator dampak dan skala pandemi yang perlu diketahui warga agar tidak abai terhadap risiko.

"Pemerintah wajib membenahi teknis pendataan, serta memasukkan data kematian probabel, bukan menghilangkannya," kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).

Said mengatakan, ketidakakuratan data kematian seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut.

Ia mengatakan, dengan menyadari adanya ketidakakuratan, pemerintah seharusnya memperbaiki data kematian tersebut agar menjadi akurat.

Terlebih lagi, data kematian yang selama ini diumumkan pemerintah belum cukup untuk menggambarkan besarnya dampak pandemi Covid-19.

"Hal ini karena jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu, Said mengatakan, pemerintah seharusnya juga memublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable agar masyarakat memahami secara lebih akurat dampak pandemi yang terjadi.

Lebih lanjut, Said menambahkan, kesenjangan data atau gap angka kematian masih terjadi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan LaporCovid-19, ada lebih dari 19.000 kematian yang sudah dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota, tetapi tak tercatat di data pemerintah pusat.

Data dari 510 pemerintah kabupaten/kota yang dikumpulkan hingga 7 Agustus 2021 menunjukkan, 124.790 warga yang meninggal dengan status positif Covid-19.

Sementara itu, jumlah kematian positif Covid-19 yang dipublikasikan pemerintah pusat pada waktu yang sama sebanyak 105.598 orang.

"Artinya, antara data pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat terdapat selisih 19.192 kematian," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 di Jawa-Bali, 10-16 Agustus 2021.

Dalam menetapkan wilayah PPKM Level 2-4 yang berlaku sepekan ke depan, pemerintah tak lagi menggunakan indikator angka kematian pasien Covid-19.

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin (9/8/2021).

Menurut Luhut, langkah itu diambil karena berdasar hasil evaluasi PPKM sebelumnya ditemukan input akumulasi data kematian selama beberapa pekan ke belakang.

Hal itu menyebabkan data terdistorsi sehingga memengaruhi penilaian tingkat kematian pasien Covid-19 di suatu daerah.

"Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data dengan itu juga memperbaiki Silacak (Sistem Informasi Pelacakan)," ujar Luhut.

Dikonfirmasi secara terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah tak lagi menggunakan angka kematian sebagai indikator penetapan PPKM lantaran ada data yang sifatnya tidak aktual atau real time.

"Ada beberapa perhitungan di mana memang angka kematian tidak masuk dalam perhitungan indikator karena ada data yang update di belakangan. Jadi bukan real time," kata Nadia kepada Kompas.com, Selasa (10/8/2021).

Adapun ketentuan mengenai indikator penetapan PPKM diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKM Level 2, 3, dan 4 di wilayah Jawa Bali.