Saat Pemerintah Dikritik akibat Keluarkan Indikator Kematian dalam Penentuan Status PPKM di Tengah Lonjakan Kasus

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah mengeluarkan angka kematian pasien Covid-19 dalam menetapkan status PPKM Level 2-4 sepekan ke depan di suatu wilayah dikritik. Pasalnya, kematian pasien Covid-19 di Indonesia dalam tiga pekan terakhir tengah mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, persentase kematian secara nasional mencapai 2,92 persen pada pekan ini. Sementara, diketahui persentase kematian di tingkat global mencapai 2,12 persen.

Itu artinya, persentase kematian akibat Covid-19 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan tingkat dunia.

Pada Selasa (10/8/2021), Satgas mencatat adanya penambahan 2.048 pasien Covid-19 yang tutup usia. Angka penambahan ini merupakan yang tertinggi kedua selama pandemi berjalan selama 17 bulan di Tanah Air.

Sebelumnya, jumlah kematian tertinggi tercatat pada 27 Juli 2021, yakni sebanyak 2.069 orang dalam sehari.

Penambahan kasus kematian tersebut mengakibatkan total kasus kematian di Indonesia per Selasa kemarin mencapai 110.619 kasus.

"Dalam bulan Juli 2021 saja kita telah kehilangan 24.496 nyawa. Dengan rata-rata kematian harian di atas 1.000 orang," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Ia mengungkap, ada lima provinsi yang menyumbangkan kasus kematian mingguan tertinggi, yaitu Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah.

Namun, secara akumulasi, lima provinsi dengan kasus kematian tertinggi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

Dikritik

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, dikeluarkannya indikator kematian dalam penetapan status wilayah PPKM lantaran pemerintah menemukan adanya akumulasi input data kematian selama beberapa pekan ke belakang.

Hal tersebut menyebabkan data terdistorsi sehingga mempengaruhi penilaian tingkat kematian pasien Covid-19 di suatu daerah.

Senada dengan Luhut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah tak lagi menggunakan angka kematian sebagai indikator penetapan PPKM, karena ada data yang sifatnya tidak aktual atau real time.

"Ada beberapa perhitungan di mana memang angka kematian tidak masuk dalam perhitungan indikator karena ada data yang update di belakangan. Jadi bukan real time," kata Nadia kepada Kompas.com, Selasa.

Namun, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, indikator itu tidak seharusnya dihilangkan dalam penetapan status wilayah PPKM. Sebab, kematian merupakan indikator akhir dalam melihat keparahanan pandemi di suatu daerah.

"Angka kematian adalah indikator valid untuk melihat derajat keparahan situasi wabah, kalau kematiannya banyak ya parah banget," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Menurut dia, untuk melihat tingkat keparahan suatu pandemi, ada sejumlah hal yang harus diperhatiakan yaitu kasus harian, positivity rate dan angka reproduksi Covid-19 pada indikator awalnya.

Selanjutnya, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR dan angka kematian untuk indikator akhirnya.

"Untuk menilai performa pengendalian Covid-19 baik, terkendali, atau tidak, itu dari positivity rate dan indikator akhir yaitu angka kematian. Nah dua ini wajib ada, kalau tidak ada, ya kita kehilangan. Ibarat mobil kehilangan spion," ujarnya.

Oleh karenanya, menurut Dicky, penumpukan data angka kematian mestinya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak menggunakannya sebagai indikator.

Sebab, kata dia, kasus harian Covid-19 sebenarnya juga bertumpuk dan tidak real time.

"Alasannya karena sengkarut data ya tidak bisa ya, karena bicara angka kasus harian saja itu sengkarutnya banyak, baik dari sisi tes itu tidak real time (tapi) tetap ada, tes itu kan bukan yang hari itu, tapi beberapa hari," ucap Dicky.