Marak Baliho Politisi, Makin Dikenal Publik Belum Tentu Disukai

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya pemasangan baliho politisi di sejumlah daerah tampaknya berpengaruh pada peningkatan popularitas di media sosial. Namun, tingginya popularitas itu justru didominasi percakapan bersentimen negatif.

Pemasangan baliho ramai dikritik oleh warganet karena ditengarai para politisi sudah mengambil ancang-ancang dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sementara, masyarakat tengah berkutat dengan masalah hidup di tengah pandemi.

Warganet kerap membincangkan baliho sejumlah politisi, misalnya baliho Kepak Sayap Kebhinnekaan yang bergambar Ketua DPR sekaligus politisi PDI-P Puan Maharani.

Ada pula baliho Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Menurut analis media sosial, Ismail Fahmi, popularitas Puan kian meningkat akibat perbincangan mengenai baliho dalam satu bulan terakhir. Kini popularitas Puan setara dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Menghitung volume percakapan, artinya popularitas di media sosial. Datanya ya seperti itu. Sebelumnya kan Puan rendah, beberapa minggu terakhir didongkrak melalui percakapan baliho," kata Ismail, saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Berdasarkan analisis menggunakan sistem berbasis teknologi big data, Drone Emprit, pada 8 Juli 2021 jumlah perbincangan terkait Puan Maharani di media sosial masih di bawah 2.500.

Pada awal Agustus 2021, jumlah perbincangan tentang Puan terus meningkat dan hampir menyentuh angka 5.000 pada 7 Agustus.

Menurut Ismail, tingginya popularitas Puan secara tidak langsung disebabkan oleh percakapan warganet dengan tema baliho. Namun, peningkatan popularitas tersebut lebih banyak diwarnai percakapan negatif.

"Mereka itu sama-sama menaikkan percakapan (soal) Puan. Soal popularitas iya naik, tetapi popularitasnya ini kan bisa positif, bisa negatif, netral. Kita tidak melihat itu, pokoknya populer saja," tutur dia.

Ismail mengatakan, tren popularitas tersebut disinyalir akan berlanjut ke tahap meningkatkan favorability atau tingkat kesukaan terhadap Puan.

Menurutnya, favorability itu berpotensi membuat netizen atau masyarakat melupakan sentimen negatif terhadap Puan Maharani.

"Nanti pelan-pelan baru diubah. Nanti mungkin Puan dikenal karena kasih bantuan, beasiswa dan sebagainya. Publik nanti lupa dengan baliho. Nah, ini strategi, selalu begitu," kata Ismail.

"Setelah populer, baru favorability, itu sentimen positif. Setelah dikenal lalu didongkrak dengan hal-hal positif yang dilakukan Puan. Akhirnya publik nanti lupa dengan hal negatif sebelumnya," tutur dia.

Cibiran publik

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengamini pernyataan Ismail soal pengaruh baliho terhadap popularitas politisi.

Menurut Adi, pemasangan baliho membuat seorang politisi menjadi perbincangan publik, tetapi umumnya bernada negatif.

"Alih-alih mendapatkan simpati dan dukungan publik, yang ada malah cibiran kan? Coba dicek, sejak munculnya baliho-baliho di pinggir jalan, orang bukannya respek, yang ada ya bully-an, kritik keras," kata Adi.

"Bahkan caci-maki tidak berkesudahan karena dianggap mereka ini asyik dengan dunia mereka sendiri, enggak sensitif dengan kondisi bangsa," kata Adi melanjutkan.

Adi mengatakan, sentimen negatif itu muncul karena tidak diikuti dengan kebijakan dan kerja nyata dalam membantu masyarakat yang tengah kesulitan akibat pandemi.

Ia menuturkan, baliho memang menjadi medium paling efektif untuk mengenalkan seseorang ke publik karena dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat banyak.

Akan tetapi, hal itu mesti diikuti kerja nyata membantu masyarakat agar mereka mendapat tanggapan positif dari publik.

"Dikenal publik tidak otomatis publik ini suka dan simpatik, itu yang saya bilang makanya baliho itu harus menjadi barang hidup, diterjemahkan dengan program-program nyata," ujar Adi.

Adi mengatakan, Puan, Airlangga, dan Muhaimin sebagai elite politik semestinya dapat mengonsolidasikan partai mereka untuk membantu masyarakat.

Ia mencontohkan, para elite partai itu dapat melobi semua fraksi di DPR untuk memotong gaji anggota dewan dan mendonasikannya kepada masyarakat.

"Kalau itu yang dilakukan, salah satunya ya, maka baliho-baliho itu bukan hanya di pinggir jalan, publik akan berebut baliho itu untuk ditaruh di rumah mereka masing-masing karena dianggap sebagai dewa penolong," ujar Adi.