Salin Artikel

Luhut: Jangan Sampai Kelelahan Kita Semua Sia-sia Karena Tidak Disiplin Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kelelahan akibat menghadapi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dialami semua pihak.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar kelelahan tenga medis dan masyarakat tidak menjadi sia-sia karena ketidakdisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

"Ingin saya sampaikan kepada anda semua. Semua kita lelah. Bukan hanya petugas. Tapi masyarakat pun lelah. Oleh karena itu jangan sia-siakan kelelahan kita ini karena kita tidak disiplin (protokol kesehatan)," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Senin (9/8/2021).

Dia melanjutkan, dalam penanganan pandemi Covid-19 pemerintah tak bisa bergerak sendiri.

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam menjaga protokol kesehatan.

"Utamanya dalam penggunaan masker agar kita semua bisa keluar dari pandemi ini," tegas Luhut.

Sebelumnya, Luhut mengatakan, secara umum penerapan perpanjangan PPKM Level 4, dan 3 dan 2 di di Jawa-Bali pada 3-9 Agustus 2021 semakin menunjukkan hasil yang cukup baik.

Hal ini dapat terlihat dari tren kasus dan dan perawatan RS di Jawa-Bali yang sudah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.

"Data menunjukkan penurunan hingga 59,6 persen dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu," tutur Luhut.

Menurutnya, momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga.

Sehingga pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali.

"Untuk itu, atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Maka PPKM Level 4, 3 dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara lebih detail," kata Luhut.

Di sisi lain, dia pun menyampaikan pelaksanaan perpanjangan PPKM belum mampu menurunkan kasus Covid-19 di Bali dan Malang Raya.

Oleh karenanya, pemerintah segera melakukan intervensi penanganan pandemi yang menyasar kedua daerah itu.

"Untuk itu pemerintah segera melakukan intervensi di kedua wilayah ini dan akan segera melakukan koordinasi dan pengetatan untuk menurunkan laju penambahan kasus," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/09/23501261/luhut-jangan-sampai-kelelahan-kita-semua-sia-sia-karena-tidak-disiplin

Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke