LaporCovid-19: Dari Awal Kami Suarakan Pencabutan Vaksinasi Gotong Royong

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi LaporCovid-19 mengapresiasi pencabutan ketentuan mengenai vaksinasi individu berbayar oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Pembatalan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Aturan ini merupakan perubahan atas Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 yang memuat aturan mengenai vaksinasi individu berbayar melalui skema Vaksinasi Gotong Royong.

Namun demikian, anggota tim advokasi LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menilai, keputusan itu masih menyisakan persoalan.

Sebab, Permenkes 23/2021 hanya fokus pada penghapusan vaksinasi individu berbayar, bukan program Vaksinasi Gotong Royong secara keseluruhan.

"Dari awal dan terus akan kami suarakan untuk pencabutan Vaksinasi Gotong Royong ini," ujar Firdaus kepada Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Menurut Firdaus, tidak menutup kemungkinan Vaksinasi Gotong Royong di lingkungan perusahaan akan menimbulkan beban finansial.

Pasalnya, tidak mudah bagi perusahaan untuk mengeluarkan biaya vaksin saat perekonomian semakin sulit.

Karena itu, pihaknya akan terus mendesak pemerintah supaya pelaksanaan vaksinasi benar-benar gratis tanpa terkecuali.

Dalam Skema Vaksinasi Gotong Royong, biaya vaksin terhadap pekerja, keluarga dan individu lain yang terkait keluarga, ditanggung oleh perusahaan. Karyawan dan keluarganya tidak dipungut bayaran terkait pelayanan vaksinasi Covid-19.

"Kalau perusahaan tetap memaksakan diri untuk mengajukan Vaksinasi Gotong Royong, tetapi dia tidak mau mengeluarkan biaya untuk vaksin, khawatirnya karyawan atau pegawai yang justru akan dikorbankan," kata Firdaus.

Adapun Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan hanya menggunakan vaksin Sinopharm dengan sasaran sekitar 7,5 juta penduduk usia di atas 18 tahun.

Berbeda dengan program vaksinasi pemerintah yang menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, dan Novavax dengan sasaran lebih dari 200 juta penduduk usia di atas 12 tahun.