RI Peringkat 73 Kemudahan Berusaha, Jokowi: Belum Cukup, Harus Ditingkatkan

Dalam laporan Bank Dunia tahun 2020, RI peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau ease of doing bussiness. Namun, kata Jokowi, capaian itu belum cukup.

"Itu artinya sudah masuk kategori mudah, tapi kategori itu belum cukup," kata Jokowi saat meresmikan peluncuran sistem online single submission (OSS) berbasis risiko di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (9/8/2021).

"Kita harus mampu meningkatkan lagi, tingkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah, itu target kita," kata dia.

Jokowi mengatakan, kunci kemudahan berusaha ada di reformasi perizinan. Izin usaha yang terintegrasi, cepat, dan sederhana menjadi instrumen yang menentukan daya tarik investasi.

Oleh karena itu, ia menyambut baik kehadiran OSS. Melalui sistem tersebut, jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya.

Perizinan antara UMKM dengan usaha besar tidak sama. Risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikat standar, sedangkan risiko rendah cukup berupa pendaftaran atau nomor induk berusaha.

Jokowi pun memerintahkan para menteri, kepala lembaga, serta para gubernur, bupati, dan wali kota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS.

Ia memastikan akan mengawasi langsung implementasi OSS di lapangan. "Apakah persyaratan yang semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang," kata Jokowi.

"Apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia, dan juga apakah layanannya semakin cepat," ucap dia.

Melalui OSS, Jokowi ingin iklim usaha di Indonesia semakin kondusif, memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memulai usaha.

Ia juga ingin iklim usaha di Tanah Air meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

"Sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi," kata dia.