Salin Artikel

Belajar (Kesederhanaan) dari Presiden Peru

Pakaianmu menyembunyikan sebagian besar kecantikanmu, namun ia tidak menyembunyikan ketakelokanmu. Dan meskipun engkau di dalam pakaian itu mencari kebebasan diri,di dalamnya engkau mungkin menemukan baju zirah dan rantai besi. Semestinya engkau bisa menyentuh matahari dan angin lebih banyak dengan kulitmu, alih-alih melalui pakaianmu. Karena nafas kehidupan ada pada gelimantang matahari dan tangan kehidupan ada dalam angin.

(“Perihal Pakaian” – Kahlil Gibran).

DARI sebuah pakaian, kita bisa belajar mengenai arti sebuah kesederhanaan. Dari pakaian pulahlah, kita bisa memaknai sebuah solidaritas dan arti kehidupan.

Entah karena mereka kekurangan pakaian atau merasa perlu tampil elegan dan memesona di hadapan rakyat yang tengah kesulitan menghadapi pandemi Covid, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Banten mendapat pagu anggaran Rp 675 juta untuk pengadaan pakaian dinas.

Hebatnya lagi, biaya tersebut belum termasuk ongkos jahit. Rencananya, kelima puluh anggota Dewan yang terhormat ini masing-masing akan mendapat lima stel pakaian (Kompas.com, 5 Agustus 2021).

Mungkin kurang “gaul” atau kurang “piknik” para anggota DPRD Kota Tangerang ini sehingga bisa meloloskan anggaran pengadaan pakaian dinas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang fantastis di tengah kesusahan yang melanda negeri, termasuk Kota Tangerang.

Data Dinas Kesehatan Kota Tangerang per 8Agustus 2021, masih mencatat 1.029 orang masih dirawat, dan 404 jiwa telah wafat sejak pandemi Covid terjadi.

Kontribusi Kota Tangerang terhadap angka kematian Covid bagi Provinsi Banten sangat signifikan. Untuk data di tanggal yang sama, tercatat sudah 1.625 warga Banten yang wafat (Covid19.tangerangkota.go.id, 8 Agustus 2021).

Alih-alih beli baju, sebagian besar warga Kota Tangerang di saat pandemi ini pasti mengencangkan ikat pinggang – walau sudah terikat kencang – agar bisa tetap bertahan di tengah semakin terpuruknya kehidupan perekonomian di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kota Tangerang masih dikategorikan masuk dalam PPKM level 4, artinya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR), angka transmisi penyebaran Covid dan kekuatan daya dukung fasilitas kesehatan masih dalam posisi “SOS”

Belajarlah ke Peru

Ada baiknya jika soal pakaian, anggota DPRD Kota Tangerang belajar ke Peru. Belajar ke Peru bukan berarti harus studi banding ke negara di Amerika Selatan ini – karena bisa dipastikan hasil studi banding selama ini yang dilakukan anggota Dewan tidak berdampak kepada kehidupan rakyat kecil.

Presiden Peru Pedro Castillo yang baru saja memenangkan pemilihan presiden hingga perlu kepastian kemenangan setelah rampung dua putaran harus repot meminta istrinya yang guru di pedesaan untuk menjahitkan pakaian baru guna pelantikan.

Pakaian yang dijahit oleh tailor kelas “kampung” di Chugur di pedalaman Andes, tentu dibayar pribadi oleh Castillo yang selalu mengkampanyekan “tidak ada orang miskin di negara kaya”.

Sebagai presiden baru di masa pandemi, Castillo sadar banyak rakyat Peru yang tertimpa kesulitan hidup sehingga dia harus menjadi panutan.

Jelang kepindahan ke Lima, Ibukota Peru, Keluarga Castillo masih direpotkan apakah diperbolehkan menyewa rumah sederhana dan diperbolehkan tidak menetap di istana kepresidenan Peru (Kompas.com, 29 Juli 2021).

Jika belajar ke Peru masih tidak cukup, ada baiknya menelisik kisah keseharian Mahmoud Ahmadinejad. Ketika masih menjabat Presiden Iran, Ahmadinejad tidak segan mengudap bekal makanan yang telah disiapkan istrinya.

Jasnya yang telah usang dan robek tidak mau dikenakan Ahmadinejad saat kunjungan ke daerah atau memimpin rapat kabinet. Kendaraan yang digunakan pun, sangat sederhana untuk ukuran presiden (Kompas.com, 2 November 2018).

Honor Bupati Lembata kalahkan gaji Presiden Uruguay

Jika di Kota Tangerang anggota dewannya masih sibuk dengan urusan pakaian, di Lembata, Nusa Tenggara Timur malah Pelaksana Harian Bupati Thomas Ola Langoday menolak honor bulanan sebesar Rp 408 juta.

Dengan melihat rincian honor fantastis yang sangat tidak wajar dan terkesan memboroskan anggaran daerah ini, mungkin rakyat Lembata diminta membayangkan tugas bupati yang sangat berat baik fisik dan psikis memikirkan kemajuan rakyat selama 24 jam penuh.

Uniknya, setiap kegiatan pemerintahan yang dilakukan bupati dibanderol honor yang “gila-gilan”. Misalnya honor ketua Satgas Covid Rp 30 juta, honor ketua Forkompinda Rp 60 juta, honor pengarah dan penanggungjawab tim intensifikasi ekstensifikasi pendapatan asli daerah Rp 60 juta, dan sewa rumah Rp 28 juta per bulan (Kompas.com, 5 Agustus 2021).

Padahal angka kemiskinan di Lembata masih tergolong tinggi. Tahun 2018 saja menurut data Badan Pusat Statistik masih ada 31 ribu warga miskin dari total penduduk Lembata yang berjumlah 139 ribu atau 28 persen.

Buruknya variabel kemiskinan dan kesehatan menekan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lembata.

Hingga 2018, IPM Lembata di angka 63,08 persen sementara untuk nasional di patok di angka 71 persen (Mediaindonesia.com, 20 Februari 2020).

Pelaksana Harian Bupati Lembata ini bisa jadi terinspirasi oleh Jose Mujica, presiden “termiskin” di dunia dari Uruguay.

Selama menjabat sebagai orang nomor satu di Uruguay, Mujica hanya mau mengambil 10 persen dari gajinya yang relatif rendah sebesar Rp 174,2 juta.

Sisanya habis dibagi-bagikan untuk warga miskin. Mujica menolak tinggal di istana kepresidenan dan meminta pengawalan minimal dari pasukan pengaman presiden (Paspampres).

Dia merasa cukup ditemani istri dan seekor anjingnya yang berkaki tiga yang diberi nama Manuela (Kompas.com, 2 April 2021).

Cat pesawat kepresidenan, baju yang tidak perlu

Jika berbicara di tataran yang lebih high level, tentu penggantian warna pesawat kepresidenan dengan cat yang baru juga tindakan yang tidak urgent di masa pandemi ini.

Jika alasan penggantian sudah direncanakan lama dan sudah tersedia anggarannya, akan lebih bijak jika di masa pandemi ini semua pengggunaan anggaran di refocusing untuk penanganan pandemi.

Dua miliar rupiah untuk ongkos penggantian kelir pesawat kperesidenan bagi pejabat mungkin angka itu dianggap “kecil” tetapi jika digunakan untuk obat-obatan dan vitamin bagi para penggali kubur atau insentif para tenaga kesshatan, tentu lebih mengena.

Terlepas apakah warna tersebut dimaksudkan untuk memeriahkan semangat proklamasi atau isu keterkaitan dengan warna identitas partai politik tertentu, yang jelas himbauan Presiden Joko Widodo yang mengajak kita semua untuk mengedepankan sense of crisis harusnya tidak menjadi jargon kosong tanpa makna.

Andai pandemi telah berlalu dan kondisi keuangan negara sudah memungkinkan, gonta-ganti warna pesawat sesuai dengan kebutuhan tentu tidak perlu dipusingkan lagi.

Jika di ranah pemerintah pusat saja sudah kebal dengan imbauan sense of crisis, yang harus dikhawatirkan adalah sikap pemerintah daerah yang bisa lebih “ugal-ugalan” dalam penggunaan anggaran milik rakyat.

Masih soal pakaian, kali ini “pakaian” untuk muka atau masker di anggaran pemerintah Provinsi DKI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kebocoran anggaran berupa pemborosan yang dilakukan Pemrov DKI dalam hal pengadaan masker N95.

Pengadaan pertama setiap piece masker berharga Rp 70 ribu, tetapi di pengadaan kedua untuk barang yang sama di patok Rp 60 ribu.

Sementara di pengadaan ketiga, tetap dibanderol Rp 60 ribu dan anehnya di pengadaan keempat tiba-tiba melonjak di harga Rp 90 ribu untuk jenis masker yang sama.

Pemda DKI juga memesan pula barang yang sama dari penyedia yang lain dengan harga yang lebih “ambyar” Rp 195 ribu per pieces.

Ada potensi kerugian negara di pengadaan masker senilai Rp 5.850.000.

Praktik serupa juga ditemui dalam pengadaan alat rapid antigen, dengan nilai kerugian Rp 1.190.908.000.

Total kumulatif potensi kerugian dari pengadaan ke dua barang ini saja sudah menyentuh angka Rp 7,04 miliar (Kompas.com, 6 Agustus 2021). Melebihi tiga kali lipat biaya pengecatan pesawat kepridenan!

Abaikan pakaian duniawi, ingat pakaian akherat

Beberapa hari yang lalu, saya dan teman-teman mantan pekerja pers melepas kepergian rekan saat di Liputan 6 SCTV dulu yang wafat karena Covid.

Perasaan sedih yang membuncah karena harus kehilangan sosok Hasan Sentot, Tunggul Panindriya dan Indi K Noorsy tanpa sempat mengantarkan ke liang lahat.

Hasan Sentot wafat di Banyuwangi dan dimakamkan di Banyuwangi pula. Tunggul dan Indi dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Khusus Covid di Rorotan, Jakarta Utara.

Dari penuturan beberapa teman, lokasi kubur Tunggul dan Indi sangat jauh ke dalam dari pintu masuk. Hal ini menandakan hampir setiap hari banyak jenazah yang harus dimakamkan di Rorotan.

Bagi umat muslim, kain kafan berwarna putih menjadi “pakaian” terakhir yang dikenakan.

Di tengah pandemi sekarang ini, kisah duka terus bermunculan. Tiga bocah bersaudara warga Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur harus menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat Covid (Kompas.com, 10/09/2020).

Kementerian Sosial mendata hingga 7 Agustus 2021 ada 11.045 anak yang ditinggal meninggal orang tuanya karena terpapar Covid (Detik.com, 8 Agustus 2021).

Bisa dipastikan, anak-anak ini jauh lebih membutuhkan pakaian ketimbang kita. Pakaian duniawi di masa pandemi sudah tidak lagi kita butuhkan. Justru pakaian menuju akherat kelak, harus kita persiapkan sedini mungkin.

Satu persatu penonton film kehidupan, beranjak pergi meninggalkan ruangan. Awalnya tidak terasa, karena penonton di deretan paling depan yang diminta keluar. Hingga akhirnya, deretan di depan kursi kita yang menerima giliran dipanggil. Sadarkah kita, satu persatu penonton di sebelah kanan kiri kursi kita pun juga "terpaksa" keluar dari ruangan? Suasana kian lengang hingga akhirnya kita menyendiri dalam teater kehidupan yang fana

(“Teater Itu Semakin Kosong” – Ari Junaedi)

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/09/09521171/belajar-kesederhanaan-dari-presiden-peru

Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke