Salin Artikel

Ketua MPR Dorong BPK Minta DKI Jelaskan Temuan Pemborosan Pengadaan Alkes Rp 6,9 Miliar

"Mendorong BPK meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan temuan tersebut," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (6/8/2021), dikutip dari Antara.

Bambang mengatakan, apabila dalam pengusutan ditemukan ada indikasi pemborosan anggaran, BPK dapat ada dugaan pelaku penyelewengan dalam pengadaan ini. .

BPK diminta Bambang untuk memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait temuan itu. BPK, kata Bambang juga harus memerintahkan untuk menjalankan dan mengevaluasi rekomendasi tersebut.

Selain itu, mantan Ketua DPR itu meminta BPK memberikan arahan kepada daerah lain agar dalam menggunakan anggaran tepat sasaran.

Bambang mengatakan, BPK harus memeriksa anggaran pengadaan alat kesehatan terkait Covid-19 di daerah luar DKI Jakarta. Itu untuk meminimalisasi berulangnya kejadian pemborosan anggaran pengadaan alat kesehatan di daerah lain.

"Saat ini seharusnya seluruh stakeholder melakukan penghematan anggaran untuk dialokasikan ke berbagai kebutuhan penanganan Covid-19, salah satunya alokasi untuk bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi," ujarnya.

Bambang pun meminta tidak boros menggunakan anggaran serta lebih cermat memverifikasi data-data pengadaan atas barang yang akan digunakan.

Tidak ketinggalan, MPR turut meminta pemda memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dengan harga terbaik.

Sebelumnya, BPK menemukan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pemborosan APBD tahun anggaran 2020. Salah satunya dalam pembelian alat kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta, menurut temuan BPK, kelebihan membayar Rp 1,19 miliar untuk pembelian alat rapid test Covid-19 dan Rp 5,8 miliar untuk pembelian masker N95.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI akan memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait temuan BPK tentang pemborosan keuangan daerah.

"Kalau ada pemeriksaan temuan oleh BPK, tugas kami Pemprov untuk memberikan pelayanan dan mengklarifikasi dan menjelaskan semua itu," kata Riza dalam streaming video Tribunjakarta.com, Kamis (5/8/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/06/20075311/ketua-mpr-dorong-bpk-minta-dki-jelaskan-temuan-pemborosan-pengadaan-alkes-rp

Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke