Salin Artikel

Kementerian PPPA: Anak-anak Dapat Bantu Komunikasikan Program Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Endah Sri Rejeki mengatakan, anak-anak dapat membantu mengkomunikasikan berbagai program pemerintah.

Terutama program-program yang penting diketahui masyarakat tetapi juga memberi dampak kepada anak itu sendiri.

"Anak-anak dapat membantu pemerintah untuk mengkomunikasikan program pemerintah yang penting diketahui masyarakat luas dan berdampak bagi anak," kata Endah dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) di daerah (Wilayah II), dikutip dari siaran pers, Jumat (6/8/2021).

Menurut Endah, keterlibatan anak-anak tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan Forum Anak.

Forum Anak dinilainya dapat menjembatani komunikasi pemerintah dan berperan terlibat dalam pembangunan.

Hanya saja, dia melihat bahwa penyelenggaraan Forum Anak masih menghadapi beberapa tantangan.

“Forum Anak diharapkan tidak ekslusif, melainkan harus infklusif, yaitu memastikan anggota Forum Anak berasal dari berbagai latar belakang," kata dia.

Endah berharap, penyelenggaraan partisipasi anak dalam pembangunan tidak berhenti pada pembentukan Forum Anak saja.

Menurut dia, perlu proses penguatan kapasitas pengurus dan anggotanya, serta melibatkan mereka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Sehingga anak-anak dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya guna mendorong perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik," ucap Endah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Agustina Erni mengatakan, partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan perlu didorong lebih kuat.

Menurut Erni, selain memastikan program dan kegiatan tepat sasaran, hal tersebut juga dapat menciptakan rasa memiliki masyarakat, termasuk anak.

"Seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sosial yang banyak berhubungan dan akan berdampak pada anak, sehingga sudah seharusnya pemerintah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan," kata dia.

Keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan dibutuhkan, kata Erni, mengingat proporsi anak yang mencakup lebih dari 30 persen total penduduk Indonesia.

Jumlah tersebut dinilianya sangat signifikan untuk didengar suara dan pandangannya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/06/16080061/kementerian-pppa-anak-anak-dapat-bantu-komunikasikan-program-pemerintah

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke