Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota DPR terpapar Covid-19 baru sebatas penjajakan.

Dengan demikian, menurut dia, pihaknya belum bisa membatalkan rencana tersebut karena baru dalam tahap penjajakan.

"Seperti yang saya bilang pertama itu. Ini kan baru penjajakan. Apa yang mau dibatalkan?," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/7/2021).

Indra membeberkan, terkait rencana penyediaan fasilitas hotel pun juga belum memiliki dana atau anggaran.

Oleh karena itu, pihaknya menilai belum ada yang dapat dibatalkan dari rencana penyediaan fasilitas hotel untuk isoman.

"Dananya juga belum ada kok. Apa yang mau dibatalkan? Ini baru penjajakan," tegasnya.

Lebih lanjut, Indra pun mengingatkan bahwa DPR masih memiliki wisma yang bisa juga menjadi tempat isoman.

Adapun Wisma yang disebutnya yaitu Wisma DPR di Kopo, Bogor, Jawa Barat. Selama ini, Wisma Kopo juga telah dimanfaatkan untuk isoman.

Atas hal tersebut, pihaknya kini masih fokus untuk mempersiapkan Wisma Kopo sebagai tempat isoman anggota Dewan.

"DPR masih punya wisma di Kopo dan itu selama ini sudah dimanfaatkan," tutur dia.

Diketahui bersama, belakangan ramai menjadi sorotan publik ketika negara memfasilitasi DPR untuk isoman di hotel berbintang.

Fasilitas isoman di hotel itu pertama kali disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Rencana itu tertuang dalam Surat Nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang diteken oleh Indra pada Kamis (26/7/2021).

"Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik yang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel," demikian petikan bunyi surat tersebut yang telah dikonfirmasi oleh Indra.

Publik yang mengetahui kabar itu pun lantas mengkritik DPR.

Tak hanya publik, kritikan itu juga nyatanya datang dari anggota Dewan dan sejumlah Fraksi yang dengan tegas menolak rencana tersebut.