Salin Artikel

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kritik dari sejumlah fraksi.

Anggota DPR yang terpapar Covid-19 dengan status tanpa gejala dan bergejala ringan dapat menjalani isolasi mandiri di hotel yang biayanya ditanggung negara.

Berdasarkan surat tertanggal 26 Juli 2021, Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan dua hotel untuk dijadikan tempat isolasi mandiri, yakni Hotel Ibis Grogol dan Oasis di Atrium Senen.

Selama tujuh hari isolasi mandiri atau hingga dinyatakan sembuh, anggota dewan akan mendapatkan fasilitas yang cukup lengkap.

Mulai dari makan tiga kali sehari, penatu tiga potong pakaian per hari, wifi gratis dan parkir, hingga konsultasi dokter via telepon setiap hari.

Kemudian, kunjungan dokter atau perawat sebanyak dua hingga tiga kali, vitamin, serta satu kali tes PCR pada hari ketujuh.

Menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, biaya fasilitas itu berasal dari anggaran penanganan Covid-19 di DPR yang bersifat kontigensi atau tidak dianggarkan secara khusus.

Indra mengakui, anggota DPR memang memiliki rumah jabatan untuk menjalani isolasi mandiri.

Namun, hal itu menimbulkan masalah baru karena tidak sedikit anggota DPR yang tengah isolasi mandiri justru diprotes oleh tetangga.

Indra menyebutkan, isolasi mandiri di komplek rumah jabatan juga riskan karena letaknya yang berdempetan.

Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan tidak akan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal DPR tersebut.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, kebijakan itu berlebihan karena banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

"Menurut kami, kebijakan tersebut berlebihan mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Akan lebih tepat jika fasilitas tersebut dialokasikan untuk kalangan rakyat bawah," kata Ali, dalam siaran pers, Rabu (28/7/2021).

Ali menuturkan, kepercayaan publik terhadap DPR harus dijaga dengan memberi kesan bahwa DPR tidak berjarak dengan kepentingan rakyat di tengah situasi pandemi Covid-19.

Untuk itu, Fraksi Partai Nasdem mengajak semua pihak untuk berempati kepada mereka yang mengalami keterbatasan di tengah kondisi pandemi.

"Nasdem memandang, para anggota dewan bisa mengurus dirinya sendiri beserta keluarga untuk membiayai sendiri isolasi mandiri," ujar Ali.

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, anggota Fraksi PPP tidak akan mengambil fasilitas tersebut, meski ia menilai fasilitas itu sah saja untuk diberikan.

Baidowi menekankan, fasilitas tersebut bersifat pilihan, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ia tidak masalah jika anggota dewan dari fraksi lain di DPR mau mengambil fasilitas tersebut.

Ia memahami ada anggota DPR yang membutuhkan isolasi mandiri di luar rumah jabatan. Namun, kata Baidowi, tempat isolasi mandiri yang disediakan tidak mesti berada di hotel mewah.

Ia menilai ada jalan tengah yang dapat diambil, yakni Setjen DPR cukup menyiapkan tempat isolasi tetapi biayanya dibayar oleh masing-masing anggota dewan.

"Jadi sifatnya lebih pada kemudahaan koordinasi untuk dapat tempat isoman, tanpa membebani anggaran negara karena dibayar anggota sendiri," kata Baidowi.

Tidak perlu sewa

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai Setjen DPR tidak perlu menyewa fasilitas khusus bagi anggota dewan yang terpapar Covid-19.

"Cukup memfungsikan fasilitas yang dimiliki DPR seperti Wisma DPR di Kopo Bogor atau fasilitas milik DPR lainnya," kata Jazuli.

Jazuli mengingatkan, kebijakan yang dibuat mesti menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap masyarakat.

Untuk itu, ia juga mengusulkan agar fasilitas yang dimiliki DPR dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Kondisi rakyat kebanyakan, jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah Covid-19 ini," tuturnya.

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengajak seluruh anggota fraksinya untuk memaksimalkan dan menyediakan rumah jabatan sebagai tempat isolasi mandiri.

Eddy berpendapat, rumah jabatan anggota DPR yang berada di kompleks yang terintegrasi dan tertutup dari warga cocok digunakan untuk isolasi mandiri, tidak perlu menyewa hotel.

"Saya pribadi tidak akan menggunakan fasilitas itu dan tetap akan mengajak teman-teman untuk tetap memaksimalkan rumah jabatan. Lebih baik anggarannya digunakan untuk membantu rakyat di saat pandemi ini," kata wakil ketua Komisi VII DPR itu.

Tidak hanya untuk anggota dewan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, fasilitas isolasi mandiri di hotel tidak ditujukan untuk para anggota dewan.

"Yang disiapkan fasilitas isoman itu bukan hanya anggota DPR tetapi meliputi tenaga ahli, kemudian staf anggota DPR, dan ASN yang berada di lingkungan DPR, jadi tidak khusus hanya anggota DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen.

Dasco menuturkan, para pegawai di lingkungan DPR tetap harus diperhatikan karena banyak dari mereka yang juga tinggal bersama keluarganya.

"Nah kalau kemudian dia sakit Covid kemudian tidak dicarikan tempat, kan itu akan otomatis menular," ujar Dasco.

Politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, DPR juga telah menyiapkan ruang isolasi mandiri bagi anggota DPR di Wisma Kopo.

Menurut Dasco, dua hotel yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR merupakan cadangan apabila anggota DPR tidak bisa isolasi mandiri di rumah dinas maing-masing atau Wisma Kopo.

"Kami prioritaskan Wisma Kopo, ketika Wisma Kopo itu penuh baru kemudian ada alternatif lain yang disiapkan," kata Dasco.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/07321321/fasilitas-isolasi-mandiri-di-hotel-tuai-kritik-dari-anggota-dewan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.