Salin Artikel

Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Mensos Juliari Batubara Ajukan Pembelaan

Diketahui jaksa menuntut pidana penjara 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/7/2021).

"Terhadap tuntutan pidana penuntut umum, undang-undang memberikan hak pada saudara untuk mengajukan pembelaan. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan?," tanya ketua majelis hakim Muhammad Damis.

"Saya akan mengajukan pembelaan yang mulia," jawab Juliari.

Kemudian hakim Damis menanyakan pertanyaan yang sama pada kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail.

Maqdir lalu menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi alasan pengajuan nota pembelaan atas vonis yang disampaikan jaksa.

Pertama nota pembelaan akan diajukan terkait dengan tuntutan pidana pengganti Rp 14,597 miliar.

Selain pidana penjara, Juliari juga dituntut membayar kerugian negara dengan pidana pengganti sebesar Rp 14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara.

"Betul yang mulia kami sedang mempersiapkan pembelaan yang hendak kami sampaikan. Terutama berkaitan dengan denda pengganti, hal-hal seperti ini kami coba sampaikan di pembelaan nanti, sehingga kami mohon waktu yang cukup yang mulia," ucap Maqdir.

Kedua, lanjut Maqdir, nota pembelaan akan diajukan karena tuntutan jaksa dinilai hanya berdasar asumsi keterangan dua anak buah Juliari yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya.

"Di hadapan persidangan kita mendengar sejumlah saksi yang mengatakan uang yang mereka serahkan pada Matheus Joko Santoso sekitar Rp 7 miliar atau Rp 6 miliar sekian, akan tetapi tuntutan ini seolah-olah ada uang Rp 32 miliar," terangnya.

Setelah mendengar keterangan Maqdir, hakim Damis lalu mengumumkan bahwa sidang pembelaan akan dilaksanakan pada Senin (9/8/2021).

Diketahui selain dituntut dengan pidana penjara dan pidana pengganti, jaksa juga menuntut agar majelis hakim mencabut hak politik Juliari.

"Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata jaksa.

Jaksa menilai pencabutan hak politi mesti dilakukan karena Juliari sebagai Menteri Sosial dan pejabat publik telah mengkhianati harapan masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/28/16244681/dituntut-11-tahun-penjara-eks-mensos-juliari-batubara-ajukan-pembelaan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Nasional
Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Nasional
Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Nasional
Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Nasional
Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Nasional
Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Nasional
Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Nasional
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.