Salin Artikel

Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mandek. Pembahasan terhambat karena belum adanya kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

Sukamta mengatakan, RUU PDP sangat penting untuk melindungi data rakyat Indonesia, khususnya setelah ada dugaan kebocoran data 2 juta pengguna BRI Life.

"RUU PDP harus segera diselesaikan agar data rakyat terlindungi. Saat ini hambatan utama mengenai lembaga pengawas harus segera diatasi," Sukamta, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Wakil ketua Fraksi PKS itu menegaskan, lembaga pengawas tersebut harus bersifat independen, memiliki otoritas mengawasi, menyelidiki, serta menengahi masalah antara pemilik dan pengguna data hingga memutuskan perkara sengketa data.

Sementara, pemerintah menginginkan agar lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka posisi lembaga ini harus independen bukan di bawah kementerian namun sebuah badan atau komisi khusus," ujar dia.

Sukamta pun menilai, selama ini Kemenkominfo seolah tidak memiliki sense of crisis atas kasus kebocoran data yang terus berulang.

"Saat ini saja Kominfo tidak punya taji menghadapi kebocoran dan sengketa data. Saya yakin kalau lembaga PDP di bawah Kominfo tidak akan memberikan dampak signifikan," ujar Sukamta.

Menurut Sukamta, selama ini yang dikerjakan Kemenkominfo saat ada kebocoran data hanya dengan memblokir situs.

"Sedangkan perkara cyber security, penipuan online, penyebaran dan penggunaan data pribadi ilegal tidak pernah jelas penyelesaiannya," kata Sukamta.

Diberitakan, data nasabah perusahaan asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual di dunia maya.

Kabar kebocoran data ini diungkap pertama kali oleh akun Twitter @UnderTheBreach pada Selasa (27/7/2021). Ia mengatakan data nasabah yang bocor bersifat sensitif.

Menurut akun tersebut ada sekitar 2 juta nasabah yang terdampak dan ada sekitar 463.000 dokumen yang berhasil diambil peretas.

CEO BRI Life, Iwan Pasila, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pengecekan terkait dugaan peretasan tersebut.

"Kami sedang melakukan pengecekan dengan tim dan akan memberikan update segera setelah investigasi selesai," kata Iwan, dikutip KompasTekno dari Reuters, Selasa.

Adapun pembahasan RUU PDP di DPR masih menemui jalan buntu karena Komisi I DPR dan pemerintah belum mencapai titik temu terkait kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.

DPR mengusulkan agar lembaga tersebut bersifat independen, sedangkan pemerintah ingin agar lembaga tersebut berada di bawah Kemenkominfo.

"Konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara panja DPR dan Panja Pemerintah. Panja DPR menilai Panja Pemerintah tidak serius dan tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati berkaitan dengan kelembagaan," kata Ketua Panja RUU PDP DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/7/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/28/10564011/dugaan-kebocoran-data-nasabah-dpr-dan-pemerintah-harus-segera-tuntaskan-ruu

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.