Salin Artikel

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad meminta polisi menyelidiki kosongnya obat-obatan terapi Covid-19 seperti yang terjadi saat Presiden Joko Widodo blusukan di sebuah apotik di Kota Bogor, Jumat (23/7/2021).

Dasco mewanti-wanti agar jangan sampai ada praktik penimbunan obat yang memanfaatkan kepanikan masyarakat terhadap kondisi pandemi Covid-19.

"Saya meminta pemerintah serta aparat kepolisian untuk menyelidiki hilangnya obat-obatan ini. Jangan sampai adanya dugaan penimbunan obat terapi Covid-19 karena kepanikan masyarakat terhadap pandemi saat ini," kata Dasco dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/7/2021).

Politikus Partai Gerindra itu juga heran obat-obatan terapi Covid-19 saat ini seolah menghilang dari pasaran.

Sebab, kata Dasco, BUMN farmasi telah memproduksi obat-obatan tersebut dalam jumlah yang melebihi kapasitas produksi mereka.

"Para direktur utama BUMN Farmasi dalam rapat bersama Komisi VI memastikan bahwa mereka telah memproduksi lebih dari jumlah kapasitas produksinya dalam memenuhi pasokan di pasaran selama pandemi ini," ujar Dasco.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengecek ketersediaan sejumlah obat perawatan Covid-19 di Apotek Villa Duta di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021).

Dikutip dari TribunnewsBogor.com, Jokowi turun dari mobil sekira pukul 15.00 WIB dan langsung menyambangi apotek.

Ia lantas berbincang dengan petugas apotek untuk memastikan ketersediaan sejumlah obat, tetapi obat-obatan yang ditanyakan presiden tidak tersedia di apotek tersebut.

Seorang apoteker di apotek Villa Duta, Herli, mengatakan, sejumlah obat yang ditanyakan Jokowi ditulis dalam secarik kertas.

"Beliau mencari Oseltamivir, Gentromicyn, Favipiravir, dan multivitamin yang sekarang banyak dipakai orang terpapar Covid," katanya.

Herli mengatakan, sudah hampir satu bulan obat-obatan yang disebutkan oleh presiden tidak tersedia. Terdapat kendala pasokan obat perawatan Covid-19 dari distributor.

"Sekarang ini banyak resep obat Covid yang orang cari, tapi kebetulan ketersediaan di kami sedang kosong karena memang terkendala dari distributornya tidak ada," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/24/18062961/pimpinan-dpr-jangan-sampai-ada-penimbunan-obat-terapi-covid-19

Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke