Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

JAKARTA, KOMPAS.com – Dosen Universitas Indonesia (UI) Manneke Budiman mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan (FIB) UI itu menuturkan, pada 7 Januari 2020 Rektor UI Ari Kuncoro mengajukan permohonan tertulis secara resmi terkait revisi statuta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut dia, landasan Rektor UI dalam suratnya saat itu terkait hasil telaah Senat Akademik UI, khususnya norma akademik dan berbagai peraturan rektor.

Namun, ia menilai, dasar logika yang dicantumkan dalam surat permohonan resmi tersebut janggal. Bahkan, surat tersebut juga tidak ditembuskan kepada organ-organ lain di UI.

“Itu yang tercantum di surat dan dijadikan sebagai landasan kesimpulannya, maka statuta perlu diubah. Ini saja sudah hubungan sebab akibat itu enggak nyambung semua,” ungkap Manneke, dalam diskusi virtual, Sabtu (24/7/2021).

Manneke juga mempertanyakan, pernyataan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang menyebut inisiasi revisi dimulai sejak 2019. Hal ini dinilai janggal, sebab tidak ada dokumen terkait inisiasi revisi tersebut.

“Jadi kalau memang sudah dimulai 2019 oleh siapa? Mana dokumennya? Kenapa tidak digunakan sebagai landasan di dalam surat rektor itu kepada Menteri pada 7 Januari 2020?” ucap dia.

Selanjutnya, pada 5 Februari 2020, organ-organ di UI, yakni Majelis Wali Amanat UI, Dewan Guru Besar (DGB), Senat Akademik (SA), dan Eksekutif/Rektorat mendapat undangan.

Dalam undangan  itu disebutkan, Kemendikbud meminta UI melakukan revisi statuta untuk dijadikan model bagi perguruan tinggi negeri lainnya.

Atas undangan itu, maka dilakukan sejumlah rapat oleh DGB dan SA untuk membuat draf khusus terkait revisi sesuai dengan kewenangan masing-masing organ.

“Maka digunakan alasan ini (perubahan statuta) yang meminta adalah kementerian. Jadi dikondisikan ya sudah jalankan, karena yang meminta itu kementerian yang membawahi UI,” ujar dia.

Manneke menambahkan, hingga Juni 2020 pihak eksekutif dan MWA UI masih belum mengajukan draf revisi, sehingga draf dari dua organ lainnya dipakai sebagai pembahasan perubahan statuta.

Selain itu, ia menyebutkan, Rektor UI mengeluarkan SK mengenai Tim Revisi Statuta yang berlaku pada 27 Maret hingga 29 Mei 2020.

“Gabungan organ mulai rapat, tetapi eksekutif dan MWA tidak memiliki ataupun mengajukan draf apa pun,” kata Manneke.

Kemudian, pada 26 Juni 2020, akhirnya muncul rancangan PP yang sudah bisa dilanjutkan ke kementerian.

Karena rancangan PP baru muncul setelah SK Rektor UI berakhir, maka Rektor UI membuat SK baru pada 28 September 2020 yang berlaku 1 bulan dengan komposisi anggota tim yang berubah walaupun 4 organ masih ada.

Selanjutnya pada 11 September 2020, muncul surat dari MWA UI kepada Rektor UI yang mengusulkan sejumlah perubahan yang sebelumnya tidak pernah dibahas dan tidak ditembuskan ke DGB dan Senat Akademik UI.

Pada 30 September 2020, MWA mengusulkan sejumlah usulan yang tidak pernah dibahas oleh tim revisi, termasuk perubahan pasal syarat rangkap jabatan rektor.

Manneke mengatakan, akibat dinamika tersebut Kemendikbud berjanji mengadakan rapat lanjutan.

Sayangnya, menurut dia, agenda tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan DGB dan Senat Akademik UI.

“7 Oktober, 14 Oktober, 21 Oktober itu ada undangan rapat tetapi semuanya dibatalkan. Namun ternyata tetap terjadi rapat-rapat di Kemendikbud yang dihadiri oleh eksekutif rektor atau bukan rektor, saya kurang jelas, MWA, dan saya dengar ada Sekjen Kemendikbud,” ungkap dia

“Tetapi tidak ada lagi perwakilan resmi paling tidak dari Dewan Guru Besar, setahu saya, senat akademik, yang bisa dikonfirmasi lagi,” imbuh dia.

Manneke mennyampaikan, pihak DGB UI juga baru mengetahui dan mendapat Salinan PP 75/2021 pada 19 Juli 2021.

Oleh karena itu, ia menilai ada indikasi dan kejanggalan yang mencemari proses pembahasan revisi Statuta UI.

“Ada indikasi MWA, dan eksekutif dengan sengaja menyembunyikan informasi atau mengelabui dewan guru besar dan senat akademik,” ucap dia.

Sebelumnya, polemik rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro berujung pengunduran diri Ari dari jabatannya sebagai wakil komisaris utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Rangkap jabatan tersebut menjadi soal lantaran melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang rektor UI merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sebagai komisaris.

Persoalan tersebut semakin menjadi setelah pemerintah justru merevisi Statuta UI dengan menerbitkan PP Nomor 75 Tahun 2021 yang menyebut rangkat jabatan rektor UI di BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi.