Agar Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Berjalan Efektif, Menkominfo Minta Saran Perbaikan dari Seluruh Pihak

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, pemerintah membutuhkan banyak saran dan rekomendasi dari seluruh pihak.

Hal tersebut, kata dia, dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Utamanya, dalam kebijakan dalam penanganan Covid-19.

“Pemerintah pasti mendengar pendapat, koreksi, saran. Akan tetapi, sebaiknya tidak hanya kritik yang disampaikan tapi juga saran dan rekomendasi perbaikan,” ujar Johnny, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Johnny mengaku, pemerintah memiliki kekurangan dalam penanganan Covid-19.

Kendati demikian, menurutnya, masyarakat juga belum disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes) sehingga menyebabkan munculnya penularan Covid-19.

Untuk itu, Johnny mengimbau agar kelompok-kelompok tertentu tidak menyebarkan diksi, apalagi sampai membingungkan masyarakat.

“Jangan sampai terjebak dalam diksi yang membingungkan masyarakat. Kalau sampai menebar ketakutan, maka efeknya akan melemahkan semangat untuk melawan Covid-19,” imbuhnya, di Kompas TV Kamis, Kamis (15/7/2021).

Terkait setiap kebijakan yang diambil pemerintah, Johnny menilai, selalu ada tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Salah satunya, sebut dia, aparat diinstruksikan untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu menjaga prokes dan membatasi kegiatan selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Oleh karenanya, Johnny meminta agar aparat menjaga keramahan dalam menertibkan masyarakat.

“Kerja sama dalam implementasi itu yang penting. Masyarakat dan aparat sama-sama tertib. Aparat tetap menjaga keramahan kepada masyarakat. Kita butuh suasana batin yang kuat, bukan saling menyalahkan,” ucapnya.

Menurut Johnny, diperlukan satu titik untuk membangun solidaritas sebagai kekuatan menghadapi bahaya Covid-19.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah memperpanjang PPKM darurat hingga Minggu (25/7/2021).

Johnny menjelaskan, perpanjangan masa PPKM darurat akan diiringi dengan pemberian insentif kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (bansos).

“Pemerintah selalu utamakan kesehatan masyarakat. PPKM harus kami perpanjang dan akan ada insentif fiskal kepada masyarakat yang terdampak secara langsung melalui perlindungan sosial atau bansos. Ibu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sudah siapkan semuanya,” ujarnya.