Salin Artikel

Kasus Covid-19 Turun karena Testing Berkurang, Pemerintah Dinilai Problematik

Oleh karenanya, ia menilai, data penurunan kasus Covid-19 bermasalah.

"Klaim bahwa angka kasus menurun sedangkan jumlah tes juga menurun, menurut saya ini problematik. Tentu saja kalau jumlah tes diturunkan maka kasus menurun," kata Yanuar dalam sebuah diskusi daring, Kamis (22/7/2021).

Yanuar khawatir data penurunan kasus Covid-19 akan dijadikan dasar pemerintah untuk melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Padahal, kata dia, suatu kebijakan seharusnya diambil berdasarkan bukti yang kuat, bukan hanya bersifat trivial.

"Kalau angka yang dirujuk adalah angka penurunan kasus untuk menurunkan pengetatan, mengendorkan, sementara penurunan kasus itu juga ternyata diimbangi atau juga ternyata karena angka tesnya menurun, itu problematik," ujarnya.

Selain testing, klaim pemerintah soal menurunnya angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 juga perlu dikaji kembali.

Penurunan keterisian tempat tidur belum tentu disebabkan karena jumlah pasien yang dirawat menurun, tetapi bisa jadi akibat dari bertambahnya jumlah tempat tidur di rumah sakit darurat dan fasilitas isolasi yang disediakan pemerintah.

"Saya tidak mendeskreditkan pemerintah, tetapi saya ingin mendorong agar kebijakan sebaiknya diambil berdasarkan evidence, berdasarkan data dan evidence yang memang tetap diujinya," kata Yanuar.

Oleh karenanya, menurut Yanuar, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru melakukan pelonggaran pembatasan. Mobilitas masyarakat seharusnya tetap dibatasi mengingat virus corona menular melalui interaksi masyarakat.

Namun demikian, sebagai konsekuensi dari adanya pembatasan, pemerintah wajib memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak.

Di saat bersamaan, testing dan tracing harus terus dimasifkan. Treatment juga perlu ditingkatkan dengan terus memperkuat fasilitas kesehatan, termasuk memberikan insentif pada tenaga kesehatan.

"Jadi kalau di hulu ada perlindungan sosial, di hilir ada insentif baik untuk faskes maupun nakes, dua-duanya dijalankan serentak," kata Yanuar.

Untuk diketahui, penambahan kasus harian Covid-19 beberapa hari belakangan tercatat lebih rendah dibandingkan periode awal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Namun demikian, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pemeriksaan spesimen juga terus menurun. Angka pemeriksaan berada di bawah 200.000 spesimen beberapa hari terakhir

Pada Rabu (21/7/2021), spesimen yang diperiksa sebanyak 153.330. Sehari sebelumnya atau Selasa (20/7/2021) spesimen yang diperiksa mencapai 179.275.

Kemudian, pada Senin (19/7/2021) ada 160.686 spesimen yang diperiksa. Sedangkan pada Minggu (18/7/2021), jumlah spesimen yang diperiksa mencapai 192.918.

Lalu, pada Sabtu (17/7/2021), jumlah spesimen tercatat ada 251.392. Berikutnya, Jumat (16/7/2021), jumlah spesimen yang diperiksa tercatat 258.532 sampel.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/14211881/kasus-covid-19-turun-karena-testing-berkurang-pemerintah-dinilai-problematik

Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke