Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Menteri Minta Maaf soal Penanganan Covid-19 | Luhut Sebut Tak Ada Pembatasan yang Langsung Dibuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan maaf menteri soal penanganan Covid-19 di Indonesia hingga PPKM Darurat menjadi berita populer di desk nasional Kompas.com pada Rabu, (21/7/2021).

Bagi yang tak sempat membaca informasi tersebut di hari sebelumnya, di bawah ini kami rangkum kembali paparannya untuk Anda:

Menteri minta maaf soal penanganan Covid-19

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sekaligus Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Luhut meminta maaf jika penanganan PPKM Jawa-Bali belum maksimal.

"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum maksimal," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (17/7/2021).

Begitu pun dengan Erick. Ia meminta maaf jika penanganan Covid-19 yang ditangani oleh Kementerian BUMN belum sempurna. 

"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT," ujar Erick dalam acara Peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta yang ditayangkan virtual, Senin (19/7/2021).

Luhut dan Erick sama-sama berjanji akan terus berupaya untuk memaksimalkan penugasan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.

Luhut sebut tak ada pembatasan yang langsung dibuka

Luhut mengatakan, ada berbagai pertimbangan yang diambil oleh pemerintah sebelum memutuskan perpanjangan PPKM Darurat.

Salah satunya adalah kekhawatiran pemerintah terhadap kenaikan kasus Covid-19 secara drastis usai pembatasan dilonggarkan seperti di India dan Malaysia.

Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, kata Luhut, pemerintah membuka PPKM Darurat secara bertahap.

Ia menyebut tak ada pembatasan yang langsung dibuka usai pengetatan dilakukan.

"Tidak ada juga di dunia ini ditutup dua minggu langsung dibuka juga enggak ada," kata Luhut dalam sebuah dialog di Kompas TV, Selasa (20/7/2021) malam.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/05450051/-populer-nasional-menteri-minta-maaf-soal-penanganan-covid-19-luhut-sebut

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke